Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Dinilai Paling Lantang Kritik Pemerintahan Jokowi, PKS dan Anies "Malu-malu Kucing"

Kompas.com - 18/03/2023, 09:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai paling lantang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga dari kalangan oposisi, AHY disebut lebih aktif mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

“PKS yang juga partai nonpemerintah tampak tidak begitu garang dalam memainkan perannya sebagai oposisi,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Sabtu (18/3/2023).

Baca juga: Demokrat Anggap Sentilan Jokowi soal Impor Kemenhan Tak Akan Perbaiki Keadaan, kecuali...

Dengan menempatkan diri sebagai oposisi, tak heran jika Demokrat turut menggagas Koalisi Perubahan bersama PKS dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Namun, berbeda dengan Demokrat, Nasdem terkesan bermain dua kaki, bersikukuh tetap berdiri di barisan parpol pendukung Jokowi, tetapi pada saat bersamaan berencana membangun koalisi dengan oposisi.

Umam menduga, sikap Nasdem yang tidak tegas itu tak lepas dari sejumlah dinamika yang mereka hadapi pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, seperti diancam didepak dari koalisi hingga diseret politisasi hukum.

“Nasdem dan Anies Baswedan selaku penggagas Koalisi Perubahan tampaknya juga masih malu-malu kucing untuk menunjukkan karakter perubahan yang berbeda dengan pemerintah,” ujar Umam.

Baca juga: Demokrat Bantah Pidato AHY untuk Show Off Demi Dipilih Anies Sebagai Cawapres

Memang, kata Umam, sebagai oposisi, sudah selayaknya AHY dan Demokrat berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Namun, lebih dari itu, AHY dinilai ingin mencitrakan diri sebagai ikon pemimpin oposisi.

Menurut Umam, AHY hendak menegaskan garis perbedaan antara partainya dengan kekuatan pemerintah di tengah minimnya kekuatan oposisi perpolitikan nasional kini.

Oleh karenanya, berbagai kebijakan Jokowi ia kritik, bahkan AHY bandingkan dengan era kepemimpinan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Hal itu mengindikasikan bahwa AHY ingin memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional," kata Umam.

Lebih dari itu, lanjut Umam, gencarnya kritik AHY terhadap pemerintahan Jokowi juga sangat munkin bermuatan politis. Putra sulung SBY tersebut disebut tengah berupaya meningkatkan elektoral dengan menyasar kalangan yang kontra terhadap pemerintah.

“Langkah AHY itu berpeluang mendongkrak insentif elektoral di tengah terbatasnya kekuatan politik oposisi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, dalam berbagai pidatonya, AHY kerap menyampaikan kritik ke pemerintahan Jokowi. Terbaru, Selasa (14/3/2023), pimpinan partai bintang mercy itu bicara lantang tentang utang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak pada rakyat.

Baca juga: Demokrat Klaim Tak Ada Hambatan dalam Proses Deklarasi Koalisi Perubahan

Dalam pidatonya, AHY menyebut bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik. Dia mencontohkan program food estate atau lumbung pangan yang belakangan digalakkan Jokowi di berbagai daerah.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com