Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Yusril Bakal Bertemu Airlangga di Kantor DPP Golkar

Kompas.com - 20/03/2023, 15:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) bakal menggelar silaturahim politik lanjutan ke Partai Golkar.

Kabar itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noo. Menurutnya, kunjungan PBB ke Partai Golkar dilakukan besok, Selasa (21/3/2023).

"Selasa tanggal 21 Maret 2023 Ketua Umum Yusril dan jajaran PBB ketemu jajaran pengurus DPP Golkar," kata Afriansyah kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).

Baca juga: PBB Berencana Lanjutkan Safari Politik ke Golkar pada Pekan Depan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini menerangkan, kunjungan akan dilakukan PBB pada pukul 16.00 WIB.

Adapun pertemuan dilaksanakan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Afriansyah mengatakan, pertemuan serupa juga akan dilakukan ke sejumlah partai politik koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lainnya.

"Iya, parpol pendukung Presiden Jokowi, Gerindra, PAN dan Partai Nasdem," jelasnya.

Baca juga: Besok, PBB Bakal Datangi PKB Bahas soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Lebih lanjut, Afriansyah menyebutkan bahwa Yusril akan diterima oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajaran DPP Partai Golkar.

Sebelumnya diberitakan, PBB sudah mengunjungi dua partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kunjungan pertama PBB yaitu ke PPP pada Senin (13/3/2023). Sesudahnya, Yusril dan kawan-kawan melanjutkan silaturahim ke PKB pada Kamis (16/3/2023).

Yusril Ihza Mahendra menepis anggapan bahwa dia diutus oleh PDI-P untuk mengajak partai politik lain mendukung sistem proporsional tertutup.

Baca juga: Apakah Yusril PBB Diutus PDI-P untuk Lobi Partai Lain Dukung Sistem Proporsional Tertutup?

Yusril mengatakan, gugatan terhadap sistem proporsional terbuka sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dukungan dari partai sudah tidak berarti lagi.

"Sebenarnya ini sudah bukan bicara dukung-mendukung, ini kan sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi argumentasi partai-partai di DPR yang setuju sistem terbuka itu sudah disampaikan. Begitu juga PBB yang menyampaikan sistem proporsional tertutup juga sudah disampaikan," ujar Yusril saat ditemui di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com