Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sentil Menko Jokowi, Anies Dinilai Makin Percaya Diri Usai Didukung 3 Partai Jadi Capres

Kompas.com - 20/03/2023, 13:22 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan dinilai makin percaya diri setelah mengantongi dukungan sebagai kandidat calon presiden (capres) Pemilu 2024 dari Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tak heran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu belakangan mulai lantang mengkritik pemerintah, salah satunya menyentil menteri koordonator (menko) yang bicara soal keinginan mengubah konstitusi.

"Kan hanya tinggal menunggu waktu deklarasi bersama antara Nasdem, PKS, dan Demokrat," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).

"Jadi makin percaya diri, makin gaspol, dan bisa mengkritik pihak-pihak yang dianggap berlawanan dan ingin mengubah konstitusi," tuturnya.

Baca juga: Anies Kritik Ada Menko Terang-terangan Dukung Perubahan Konstitusi

Dengan mengantongi dukungan dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies dipastikan melenggang ke panggung Pemilu 2024

Menurut Ujang, kritik yang dilontarkan Anies pun semakin mempertegas posisinya sebagai kandidat calon pemimpin yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan sebagai kongsi partai oposisi pemerintah.

Lewat kritik itu Anies berharap mendapatkan simpati dari publik, khususnya dari kalangan yang kontra terhadap pemerintah. Syukur-syukur jika upaya tersebut dapat mendongkrak elektabilitasnya.

"Dengan menyinggung ada menko yang ingin mengubah konstitusi itu Anies bisa mendapatkan simpati publik karena masyarakat tidak setuju pemilu ditunda, sudah muak. Di situlah kemungkinan Anies ingin mendapatkan simpati dari publik, memperluas dukungan politik," tutur Ujang.

Baca juga: Anies Sentil Menko Jokowi yang Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Siapa Dia?

Lebih lanjut, Ujang menduga, pernyataan Anies soal menko yang ingin mengubah konstitusi itu ditujukan buat Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasalnya, awal tahun 2022 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tersebut gencar bicara soal wacana pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Sebagaimana diketahui, desas-desus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu sempat memunculkan isu perubahan konstitusi.

"Saya melihatnya pernyataan Anies itu mengarah kepada LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," kata Ujang.

Di Kabinet Indonesia Maju sendiri, tercatat ada empat menteri koordinator. Selain Luhut, ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dari nama-nama tersebut, kata Ujang, Muhadjir tak pernah ikut-ikutan berkomentar perkara pemilu ditunda. Sementara, Mahfud tegas menyatakan tak ingin ada penundaan pemilu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com