Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Sebut Hanya PBB dan PDI-P Partai Ideologis, Golkar: Terlalu Cepat Ambil Kesimpulan

Kompas.com - 09/03/2023, 14:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai, Golkar selalu menekankan ideologi kepada seluruh kadernya dalam prinsip berpartai.

Ia pun tak sepaham dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan hanya ada dua partai politik yang berideologi, yakni PBB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Mungkin ada banyak hal mengenai Golkar yang Prof Yusril tidak pahami sehingga cepat mengambil kesimpulan seperti tersebut," kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Dave menjelaskan, partainya bahkan memiliki Golkar Institute yang digunakan mendidik para kader partai.

Baca juga: Yusril: Partai Ideologis Hanya PDI-P dan PBB, Sisanya Pragmatis

Dari pendidikan itu, para kader akan belajar dan dipupuk soal ideologi Partai Golkar, sebelum mereka akhirnya terjun ke masyarakat lewat pemilihan baik kepala daerah maupun skala nasional.

"(Golkar) selalu mendidik tentang paham dan ideologi partai agar (kader) selalu segaris dengan kebijakan partai," jelasnya.

Terkait pemilihan kader yang maju dalam pemilihan legislatif (pileg) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), Golkar juga menyoroti 4 hal yang wajib dimiliki kader.

Kata Dave, empat hal tersebut adalah PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Tidak Tercela).

Baca juga: Golkar Dinilai Harus Mengalah Tak Ajukan Airlangga Jadi Capres jika Ingin KIB Tetap Solid

Lebih jauh, anggota Komisi I DPR ini menegaskan sikap partainya mendukung sistem pemilu proporsional terbuka bukan karena khawatir tak dapat memiliki caleg yang mampu bertarung.

"Golkar itu adalah gudangnya kader-kader terbaik di Indonesia. Jangan sampai lupa, Wiranto, Prabowo dan Surya Paloh adalah kader Golkar pada masanya," tegas Dave.

Ia menyatakan, Golkar mendukung proporsional terbuka karena dianggap sebagai sistem demokrasi yang terbaik saat ini.

Dalam arti, jelas Dave, sistem itu memberikan kesempatan yang sama kepada para calon dan memberikan hak kepada pemilih untuk menentukan wakilnya.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengeklaim bahwa partai politik yang berdasarkan ideologi di Indonesia tersisa dua, yakni PDI Perjuangan dan PBB.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Lebih Nyaman dengan Sistem Proporsional Terbuka

Hal itu ia ungkapkan setelah memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/3/2023).

Mulanya, ia menuturkan alasannya mendukung sistem pemilu proporsional tertutup, yakni karena pemilu harus diikuti oleh partai politik sebagai katalisator dari pemikiran pemilih yang majemuk.

Orang-orang yang berpikiran sama, diasumsikan membentuk partai politik tertentu berdasarkan pikiran itu.

"Sementara partai ideologis ini kan cuma tinggal dua, PDI-P sama PBB. Yang lain-lain kan partai pragmatis semua, bukan partai ideologis. Tidak ada akar ideologisnya," ujar Yusril kepada wartawan, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com