Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Jadi Cawapres Anies, AHY Bisa Saja Membelot Gabung Kabinet Jokowi

Kompas.com - 01/03/2023, 19:09 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcayho mengatakan posisi tawar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) cukup kuat apabila tak menjadi calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Posisi tersebut bisa terlihat setelah Menpora Zainudin Amali mengundurkan diri dan Demokrat yang tak kunjung mendeklarasikan diri mendukung pencapresan Anies Baswedan.

Menurut Ari, AHY akan menunggu sampai Koalisi Indonesia Perubahan yang diisi Nasdem, Demokrat, dan PKS mau memasangkan AHY dengan Anies.

Jika tidak, AHY bisa saja memilih sebagai Menpora yang kursinya ditinggal kosong oleh Zainudin Amali.

Baca juga: Besok, Anies-AHY Bakal Sampaikan Gagasan Perubahan dan Perbaikan untuk Masyarakat

"Ini injury time sampai reshuffle, kalau enggak mau (dicawapreskan) ya sudah nyebrang ke Pak Jokowi, AHY sebagai Menpora," ujar Ari saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2023).

Gelagat posisi tawar AHY yang mengunci posisi cawapres juga dibaca Ari dari pernyataan elite Partai Nasdem yang mendesak Demokrat untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Namun, kata Ari, Demokrat dinilai tetap ngotot memberikan syarat agar AHY lah yang menjadi cawapres Anies.

"Makanya sekarang mendesak segera Demokrat mendeklarasikan. Demokrat mau kalau sudah setuju Anies dengan AHY, kalau enggak ya sudah kita ke Pak Jokowi sebagai menteri," ujar Ari.

"Mending dapat menteri bisa jadi Cawapres buat berikutnya," sambung dia.

Baca juga: Yakin Anies-AHY Bisa Menang, Demokrat Diingatkan Nasdem: Anies yang Tentukan Cawapres

Adapun desakan Nasdem kepada Demokrat pernah disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Ia meminta partai berlambang bintang mercy itu secara formal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Menurutnya, keputusan itu belum dilakukan oleh Demokrat. Sebab, deklarasi hanya melalui pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kan sampai hari ini Demokrat belum mendeklarasikan tentang Pak Anies kan, yang ada hanya pernyataan,” sebut Ali dihubungi Kompas.com, Jumat (24/2/2023).

Baca juga: Respons AHY soal PDI-P yang Tutup Pintu dengan Koalisi Perubahan

“Ya kita butuhkan (keputusan formal) ini kan bukan keputusan main-main,” sambungnya.

Bagi Ali, pengusungan Anies harus dilalui dengan mekanisme internal partai. Sehingga keputusannya memiliki kekuatan hukum.

Jika tidak, lanjut dia, maka keputusan Demokrat bisa digugat oleh pihak yang tak sepakat.

“Walaupun secara de facto sudah menyatakan dukungan, tapi de jure-nya juga diperlukan dalam satu mekanisme,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com