Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Posisi yang Tegas di Luar Pemerintahan Akan Baik untuk Nasdem

Kompas.com - 01/03/2023, 18:35 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai posisi Partai Nasdem akan lebih baik jika tegas dengan keluar dari koalisi pemerintah.

Sebab, menurut Ari, Nasdem saat ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 dengan narasi perubahan.

"Kalau Nasdem serius mengusung koalisi perubahan dengan Anies Baswedan, saya pikir posisi politik yang tegas berada di luar pemerintahan akan baik untuk Nasdem," ujar Ari saat ditemui di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2023).

Ari mengatakan, posisi Nasdem saat ini seperti berpijak dua kaki di ranah yang berbeda.

Di satu sisi, Nasdem mendukung Jokowi melanjutkan program-program pemerintahan. Tetapi, di sisi lain, menyusun narasi antitesa Jokowi dengan narasi perubahan.

Baca juga: Pengamat Sebut 3 Posisi Menteri Terancam Kena Reshuffle, 2 di Antaranya Menteri Nasdem

Menurut Ari, Nasdem harus tegas seperti dua partai koalisi perubahan, yaitu PKS dan Demokrat yang memilih berada di luar pemerintahan Jokowi.

"Posisi politik yang berbeda ini harus dipertegas oleh Nasdem. Jelas seperti Demokrat dan PKS sudah di luar pemeriksaan," katanya.

Di sisi lain, Ari menilai wacana reshuffle menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju akan memberi keuntungan untuk partai besutan Surya paloh tersebut.

Sebab, jika itu terjadi, Nasdem tak perlu lagi malu-malu mengembangkan narasi perubahan yang selama ini digaungkan saat mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024.

"Ketika Reshuffle tiga menteri dari Nasdem memang digeser, memang secara politik memberikan keuntungan sehingga tidak lagi setengah-setengah," ujar Ari.

"Tapi, secara hitung-hitungannya di luar politik, posisi menteri di Menkominfo, Mentan, dan KLHK adalah kue politik yang didistribusi buat Nasdem. Tapi, untuk kepentingan 2024 akan baik untuk Nasdem," katanya melanjutkan.

Baca juga: Pastikan PDI-P Tak Berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS, Hasto: Kami Jelas Berbeda

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com