Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons AHY soal PDI-P yang Tutup Pintu dengan Koalisi Perubahan

Kompas.com - 24/02/2023, 23:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal sikap PDI-P yang menutup pintu koalisi dengan bakal koalisi perubahan yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

AHY meminta media bertanya kembali alasan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyatakan sikap partainya seperti itu.

"Hehehe, ditanyakan saja ke beliau (Hasto) langsung ya," kata AHY singkat, ditemui usai menghadiri acara Haul ke-12 Zainuddin MZ, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam.

AHY tak mau lagi mengomentari lebih lanjut soal sikap PDI-P.

Baca juga: PDI-P Tutup Pintu Berkoalisi dengan Koalisi Perubahan

AHY lalu meninggalkan awak media dan lokasi Haul.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya tidak akan membangun kerja sama politik dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya sikap PDI-P akan berkoalisi dengan partai politik mana.

"Bergabung dengan koalisi. Itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Dukung Anies Capres, PKS: Selamat Tinggal, PDI-P!

Hasto mengatakan, PDI-P akan membangun kerja sama politik dengan partai yang memiliki semangat gotong royong.

Kembali ditanya alasan mengapa PDI-P enggan berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS, Hasto kembali menyinggung capres yang diusung koalisi tersebut.

"Ya karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, tidak mungkin (PDI-P) bergabung," ujarnya.

Hasto mengungkapkan, PDI-P melihat sosok Anies yang dinilai tidak melanjutkan kepemimpinan di Jakarta sebelumnya yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi).

Ia bahkan meminta persetujuan Ketua DPP PDI-P yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, untuk mengamini penilaian itu.

"Karena kita lihat, dari Jakarta, tidak ada kesinambungan. Ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com