Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muzani: PDI-P Bukan jadi Faktor Kapan Gerindra-PKB Umumkan Capres-Cawapres

Kompas.com - 11/01/2023, 20:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan bahwa pengumuman calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) PDI-P tidak akan menjadi faktor penentu bagi Koalisi Gerindra-PKB dalam mendeklarasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hal ini disampaikannya saat ditanya respons atas pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang tidak mendeklarasikan capres dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P, Selasa (10/1/2023).

"Ya pengumuman bagi PDI-P bukan menjadi faktor kapan kita akan mengumumkan pasangan capres dan cawapres dalam koalisi Gerindra-PKB," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Sama Seperti PDI-P, PBB Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Gerindra, sebut Muzani, menghormati PDI-P dalam menjalankan mekanisme internal mereka untuk menentukan siapa capres yang akan diusung kelak di Pilpres 2024.

"Ya itu hak PDI-P untuk kapan saja mengumumkan capresnya dan kita sangat menghormati kapan PDI akan mengumumkan capresnya karena itu hitung-hitungan internal," jelasnya.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa Gerindra juga mekanisme sendiri dalam menentukan siapa calon yang hendak diusung di pilpres mendatang.

"Gerindra juga punya hitung-hitungan internal sendiri kapan kita akan memperkuat koalisi dan kapan akan mengumumkan pasangan Pak Prabowo dengan siapa saja," ujarnya.

"Tentu saja kami sedang terus berunding dengan PKB, terutama ketumnya Pak Muhaimin Iskandar," sambung Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Diketahui bersama, Megawati tidak mendeklarasikan capres PDI-P dalam HUT ke-50 partai banteng itu pada Selasa kemarin.

Dia mulanya keheranan karena banyaknya media mau meliput acara HUT ke-50 PDI-P lantaran disebut-sebut bakal mengumumkan capres PDI-P pada momen itu.

Baca juga: Merasa Tak Dilibatkan dalam Perubahan Dapil Pemilu 2024, Politikus PDI-P: MK Bubarkan Saja

"Yang daftar 150 (media) dalam luar negeri. Kenapa ya, orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu tunggu kalau orang main taruhan sudah masang, yang mau diumumkan Ibu, siapa?" kata Megawati di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa.

Presiden kelima RI itu menekankan bahwa penetapan capres yang diusung PDI-P adalah kewenangannya selaku ketua umum partai, sesuai hasil kongres PDI-P pada 2019.

Sehingga, ia mengutarakan bahwa soal pencapresan adalah urusannya.

Baca juga: Mega Sindir Parpol Dompleng Kader PDI-P, Nasdem: Surya Paloh Tak Hanya Berpikir Selingkaran Perut Saja

"Sekarang nungguin, enggak ada, ini urusan gue," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com