Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Capres dan Koalisi yang Harus Dipilih PDI-P untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 05/01/2023, 15:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga awal tahun 2023 ini, PDI-P selaku partai pemenang Pemilu 2019 belum menentukan calon presiden (capres) yang bakal diusung dan koalisi pilihan mereka untuk berkontestasi di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Walau begitu, setidaknya ada dua kader PDI-P yang kerap digadang-gadang menjadi capres.

Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani.

Puan Maharani menjadi sosok yang paling sering disebut-sebut oleh internal PDI-P.

Hanya saja, elektabilitas Puan sebagai capres jauh berada di bawah elektabilitas Ganjar di sejumlah lembaga survei kredibel.

Baca juga: Hasil Safari Politik Puan Sudah Diserahkan ke Megawati, Isinya Rencana Kerja Sama Politik hingga Capres-Cawapres

Sementara untuk koalisi, PDI-P terlihat belum berpasangan dengan partai politik manapun, di saat partai lain sudah mulai bergerak mendeklarasikan koalisi masing-masing.

Capres dan koalisi yang harus PDI-P pilih

Berbicara soal sikap politik PDI-P, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, sebenarnya Ganjar dan Puan memiliki peluang maju sebagai capres yang sama besarnya.

Menurut Agung, jika dilihat dari segi kuantitatif atau elektabilitas, PDI-P harus memilih Ganjar sebagai kandidat.

Namun, secara kualitatif nama Puan mencuat karena banyak faktor. Apalagi, PDI-P tidak hanya melihat elektabilitas seseorang saat menentukan capres.

"Karena ada arahan secara kualitatif, sehingga Puan juga mengemuka. Ini terkait soal kedekatan personal dengan ketua umum, kontribusi kepada partai, dan pengalaman politik lintas kekuasaan," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Pesan Megawati Soal Pengumuman Capres-Cawapres di HUT PDI-P: Sabar Saja, Ada Waktunya

Agung mengungkapkan, PDI-P sebenarnya bisa mengusung paket capres-cawapres mereka sendiri untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Oleh karena itu, menurut Agung, akan lebih baik dibuka opsi menyandingkan Ganjar dan Puan sebagai pasangan ketimbang membandingkan keduanya.

Namun, jika hal itu terjadi, sebenarnya akan merugikan karena membuat ceruk pemilih yang disasar PDI-P semakin mengecil.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, kalau eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan betul-betul maju di Pilpres 2024, maka PDI-P wajib mencalonkan Ganjar.

"Bila lawan yang dihadapi adalah Anies, maka PDI-P mau tak mau menjadi niscaya mengajukan nama Ganjar, karena hanya Ganjar yang sepadan melawan Anies," kata Agung.

Baca juga: Soal Kemungkinan Pengumuman Capres-Cawapres saat HUT ke-50 PDI-P, Bambang Pacul: Mungkin, tapi Rasanya Kecil

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com