Pengacara Terdakwa Kasus Ekspor CPO Sebut Kelangkaan Minyak Goreng Ulah Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Juniver Girsang menyebut pemerintah memaksa menjual minyak goreng mereka dengan harga di bawah biaya produksi.

Ia mengatakan, tindakan pemerintah mengintervensi pasar dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng pada tahun lalu.

Hal itu, menurut Juniver, sebagaimana disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjatuhkan vonis terhadap kliennya 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.

Master dan empat terdakwa lainnya dinyatakan melakukan korupsi menyalahgunakan wewenang dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Tentang Tipikor.

Baca juga: Vonis Ringan Terdakwa Kasus Korupsi Ekspor Minyak Sawit Mentah

“Kelangkaan minyak goreng terjadi sebagai akibat kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Pelaku usaha dipaksa menjual produknya di bawah harga produksi hal itu membuat pengusaha rugi," ujar Juniver di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Juniver mengatakan, dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa mengenai kerugian perekonomian negera akibat kelangkaan minyak goreng tidak terbukti.

Sebab, kelangkaan terjadi akibat pemerintah menetapkan HET melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022.

“Seharusnya kalau tidak terbukti seluruhnya kan harus dibebaskan,” kata Juniver.

Baca juga: Hakim Sebut Pemerintah Lakukan Kesalahan Fatal, Intervensi Pasar Bikin Minyak Goreng Langka

Oleh karena itu, ia mempertanyakan alasan kliennya tetap divonis bersalah melakukan korupsi penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Menurut Juniver, sebagai komisaris di perusahaan swasta, Master tidak memiliki kewenangan apapun terkait kebijakan Kementerian Perdagangan.

“Klien saya ini tidak mempunyai wewenang menerbitkan SK, surat keputusan Menteri Perdagangan, sedangkan yang menjadi biang kerok kan terbitnya surat Mendag yang memberlakukan HET,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Tim Asistensi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Lin Che Wei, Maqdir Ismail menyebut hakim seharusnya berani membebaskan kliennya.

Sebab, dakwaan yang terbukti Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, yakni terdakwa bisa dihukum kurang dari satu tahun.

“Seharusnya hakim berani untuk membebaskan,” kata Maqdir.

Baca juga: Eks Mendag Lutfi Disebut Semestinya Tanggung Jawab secara Moral Sebabkan Kelangkaan Minyak Goreng

Sebagaimana Juniver, Maqdir juga menegaskan bahwa kerugian perekonomian negara yang didakwakan Jaksa tidak terbukti.