Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jika Ada Peluang Gerindra Koalisi dengan PDI-P, PKB Dianggap Partai Kelas Dua

Kompas.com - 16/12/2022, 06:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, Partai Gerindra akan mengambil keputusan politik yang paling berpotensi menguntungkan mereka pada Pemilu 2024.

Menurut dia, sekalipun langkah tersebut mengharuskan Gerindra meninggalkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan berkoalisi dengan partai lain, misalnya PDI Perjuangan, Prabowo Subianto dan jajarannya tak akan ragu-ragu.

"Jika ada peluang mewujudkan skema koalisi besar Gerindra dengan PDI-P, PKB dianggap partai kelas dua," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Panas Dingin Koalisi Gerindra-PKB: Cak Imin yang Dulu Ngotot Jadi Cawapres Prabowo, Kini Gusar karena Ganjar

Bagi Gerindra, kata Umam, meraih kemenangan dan mengantarkan Prabowo ke tampuk kekuasaan tertinggi RI-1 lewat Pilpres 2024 adalah harga mati.

Oleh karenanya, meski sudah mendeklarasikan kesiapannya maju sebagai calon presiden (capres), Prabowo masih menimbang-nimbang figur calon wakil presiden (cawapres) yang paling mungkin mendongkrak peluang kemenangannya.

Jika ada kesempatan, Gerindra diprediksi bakal berbesan dengan PDI-P melalui perjodohan Prabowo-Ganjar Pranowo atau Prabowo-Puan Maharani sebagai pasangan capres dan cawapres.

"Namun jika langkah mewujudkan skema koalisi besar mengalami hambatan, maka PKB akan menjadi pilihan terbaik Gerindra untuk maju di Pilpres 2024 mendatang," ujarnya.

Dengan situasi tersebut, Umam menilai, harapan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, untuk berpasangan dengan Prabowo sebagai capres-cawapres 2024 bertepuk sebelah tangan. Diduga, terjadi kebuntuan komunikasi yang serius dalam koalisi Gerindra-PKB terkait ini.

Baca juga: Tertawa Keras, Cak Imin: Koalisi Sana yang Rawan Bubar, di Sini Tidak

Pernyataan Muhaimin baru-baru ini soal seluruh koalisi partai politik rawan pecah pun dinilai sebagai isyarat rapuhnya kongsi antara Gerindra dengan PKB.

Umam menduga, Cak Imin, demikian sapaan akrab Muhaimin, kian kehilangan kepercayaan terhadap koalisi yang partainya bangun bersama parpol pimpinan Prabowo itu.

"Statement Cak Imin itu menunjukkan kian melemahnya kepercayaan politik atau political distrust dari PKB terhadap Gerindra. Rapuhnya basis koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) semakin tampak nyata," katanya.

Menurut Umam, lewat pernyataannya Cak Imin ingin melempar kode keras sekaligus peringatan ke Gerindra, bahwa PKB bisa saja hengkang dari koalisi kapan pun mereka mau.

Sinyal ini sudah tampak sejak beberapa waktu lalu, ketika Imin melontarkan pernyataan hendak membentuk komposisi baru jika Prabowo berduet dengan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Rangkaian sinyal itu, lanjut Umam, menunjukkan bahwa Imin masih bersikukuh menjadi cawapres Prabowo pada pilpres mendatang.

"Bahwa jika memang skema koalisi KIR tidak bisa lagi membuka ruang negosiasi dan menghadirkan kepastian bagi rencana pencawapresan Cak Imin untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024, maka keputusan berpisah dari KIR merupakan sesuatu yang wajar," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com