KPK Siap Hadapi Gugatan Perwira Polri AKBP Bambang Kayun

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan seorang perwira Polri AKBP Bambang Kayun Bagus PS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Bambang merupakan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.

Ia menggugat KPK karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi dari Emylia Said dan Hermansyah.

Baca juga: KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Bansos di Kemensos

“Dengan cara begitu, kalau yang bersangkutan sudah melayangkan gugatan praperadilan bagi kami enggak ada masalah, kami siap hadapi,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (22/11/2022).

Dia mengungkapkan, pihaknya yakin telah menempuh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dalam menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka.

“Kami yakin apa yang sudah kami lakukan adalah betul-betul sesuai dengan prosedur,” ujar Karyoto.

Sebelumnya, Bambang Kayun menggugat KPK ke PN Jaksel. Gugatan itu teregister dengan nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL tertanggal 21 November 2022.

Baca juga: Gandeng KPK, Pemprov DKI Bentuk Komite Advokasi Daerah untuk Cegah Korupsi Dunia Usaha

Dalam petitumnya, Bambang Kayun meminta Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022 tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adapun Sprindik itu menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi yang diterima dari Emylia said dan Hermansyah.

“Tidak sah dan tidak berdasar hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum,” kata Bambang dalam petitumnya.

Baca juga: KPK Tahan Ketua DPD PAN Subang atas Kasus Suap Alokasi DAK Pegunungan Arfak

Tidak hanya itu, Bambang Kayun juga meminta PN Jaksel menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap dirinya tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Karena itu, semua keputusan dan atau penetapan oleh KPK tidak berkekuatan mengikat. Termasuk di antaranya adalah pemblokiran seluruh rekeningnya, termasuk rekening BRI nomor 201801009809503 atas nama Bambang Kayun Bagus PS.

Ia kemudian meminta hakim menyatakan penetapan tersangka itu cacat yuridis, tanpa prosedur, bertentangan dengan hukum, dan mengakibatkan kerugian Rp 25 juta per bulan.

“Terhitung dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan diajukannya permohonan ini,” ujar Bambang.