Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Siap Kembalikan Rp 100 Juta ke KPK jika Muktamar Ke-34 Terbukti Terima Sumbangan Suap Rektor Unila

Kompas.com - 18/11/2022, 15:53 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi atau Gus Fahrur mengatakan, pihaknya siap mengembalikan uang Rp 100 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang dana itu terbukti bersumber dari suap.

Sebagaimana diketahui, Wakil Rektor II Bidang Keuangan Unila Asep Sukohar mengaku menggunakan uang Rp 100 juta untuk melunasi biaya kesehatan Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Asep Sukohar mengaku, dana itu diambil dari uang suap orangtua mahasiswa yang telah diluluskan di Fakultas Kedokteran Unila.

“Ya tentu saja (siap kembalikan), tapi saya sudah pastikan cek kepada panpel (panitia pelaksana) bahwa klaim itu tidak ada,” kata Fahrurrozi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: Politik Identitas Dianggap Bisa Berulang pada 2024, Ketum PBNU: Luka Lama Belum Sembuh, Jangan Lukai Lagi

Pria yang karib disapa Gus Fahrur kemudian mengingatkan agar pihak yang bersangkutan tidak asal menyebut aliran dana dengan mencatut panitia PBNU.

Ia bahkan mempersilakan untuk membuktikan ada atau tidaknya aliran dana itu melalui pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Silakan saja melalui PPATK ditelusuri aliran dananya ke mana,” ujar Gus Fahrur.

Gus Fahrur mengatakan, panitia Muktamar ke-34 NU di Lampung, yang digelar pada Desember 2021 hingga Januari 2022 itu telah selesai melaporkan semua anggaran pelaksanaan muktamar.

Menurut dia, tidak terdapat sumbangan yang diterima PBNU dari cara yang tidak halal.

Baca juga: KPK Periksa Bawahan Rektor Unila Karomani yang Diduga Kumpulkan Uang Suap

Gus Fahrur menduga, penggunaan uang Rp 100 juta itu merupakan inisiatif pribadi Asep Sukohar. Tindakan itu dilakukan tanpa melaporkan kepada panitia resmi Muktamar NU.

“Yang jelas tidak ada aliran dana dari dia ke panitia pelaksana muktamar,” kata Gus Fahrur menegaskan.

“Mungkin, dia menggunakan secara diam-diam untuk mendukung kandidat yang dia dukung, bukan untuk pelaksanaan muktamar,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Asep Sukohar diperiksa sebagai saksi dalam sidang terdakwa penyuap Rektor Unila Karomani, Andi Desfiandi.

Selain menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Keuangan Unila, ia juga duduk sebagai Ketua Perhimpunan Dokter NU Lampung.

Baca juga: Bantah Aliran Suap Rektor Unila ke Muktamar NU, Ketua PBNU: Tak Ada Sumbangan dari Cara Tidak Halal

Di depan hakim, Asep mengaku menerima titipan uang Rp 750 juta untuk Karomani. Uang itu berasal dari orangtua tiga mahasiswa Fakultas Kedokteran yang diluluskan Karomani.

Halaman:


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com