Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benny K Harman: Saya Dengar Ada Genderuwo, "Invisible Hand" yang Jegal Anies Jadi Capres

Kompas.com - 16/09/2022, 19:41 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman mengaku mendengar informasi mengenai sejumlah pihak yang menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

Hal ini diungkapkan Benny selepas Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2022 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

"Saya hanya dengar. Ada genderuwo, genderuwo ini kan suara yang tak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Anies jadi capres. Ada invisible hand, ingin menjegal," kata Benny.

Baca juga: Siap Maju Capres 2024, Anies Baswedan Dinilai Bakal Hadapi Dilema soal Basis Massa

Adapun Partai Demokrat selesai menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Jumat (16/9/2022).

Hingga penutupan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menyebut siapa nama capres dan cawapres yang diusung Demokrat nanti.

AHY hanya mengungkap, Demokrat akan mengusung kader utama dalam Pilpres 2024.

Dalam pidatonya, ia berharap niat baik dan tanggung jawab konstitusional partai tidak diganggu oleh kekuatan pihak mana pun.

Sementara itu, Benny mengatakan, ada pihak yang tidak ingin terbentuk koalisi di luar yang dikehendaki penguasa saat ini.

"Ya, itu tadi ada invisible power yang mengganggu, yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini. Kan sudah jelas ada kan? Makanya kita menyampaikan sinyal itu," ucap Benny.

Ia menilai, kekuatan tidak terlihat itu ingin mengganggu dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat dan tidak adil.

Baca juga: Setelah Masa Jabatan Gubernur Berakhir, Anies Yakin Program Strategis Tetap Berjalan

Padahal, kata dia, demokrasi adalah persaingan yang sehat. Artinya, setiap partai tidak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan.

"Tidak boleh menggunakan posisi kekuasaan, posisi dominan dalam kekuasaan untuk mematikan persaingan, untuk mematikan munculnya calon potensial dan menghambat munculnya persekutuan politik baru, untuk mengusung tokoh-tokoh baru dalam kontestasi pemilu," ucap Benny.

Hingga kini, Partai Demokrat masih melakukan komunikasi intens dengan dua partai, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem.

Baca juga: Demokrat Pertimbangkan Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Alasannya

Partai itu mesti berkoalisi dengan parpol lain jika ingin mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Sebab, Partai Demokrat tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yakni memiliki 20 persen kursi di Parlemen atau 25 persen suara sah nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com