Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Deklarasi AHY Capres di Rapimnas, Pengamat: Demokrat Sedang Turunkan Daya Tawarnya

Kompas.com - 16/09/2022, 14:03 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai Partai Demokrat belum mengetahui secara pasti langkah yang diambil untuk membentuk koalisi pilpres nanti.

Hal ini terlihat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang tak memberi dukungan secara pasti terkait posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan tidak menyebut secara aklamasi AHY harus menjadi capres atau cawapres, menunjukan internal Demokrat tidak bisa memastikan keputusan akhir dari sikap politik (parpol) koalisi yang akan diajak Demokrat untuk bergabung,” papar Ari pada Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Ketika AHY Singgung Pemerintahan Jokowi Tak Sebaik Era SBY

Ia menilai keputusan Rapimnas itu menunjukan bahwa Partai Demokrat telah menurunkan syarat untuk membangun koalisi.

Dalam pandangannya, upaya untuk mengajukan AHY sebagai capres dalam proses tawar menawar politik telah dihentikan.

“Hasil Rapimnas Demokrat seperti ini semakin menebalkan jika Demokrat sudah menurunkan daya tawarnya karena tidak harus memaksakan AHY sebagai capres,” ujar dia.

Saat ini Partai Demokrat tengah intens membangun komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

Baca juga: Rapimnas Demokrat Dukung AHY Maju dalam Pilpres 2024

Ari menduga PKS punya kecenderungan untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena posisi politiknya saat ini terjepit.

PKS hampir mustahil bekerja bersama PDI-P, pun kesulitan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Alasannya, basis massa PKS berbenturan dengan Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di KIB, serta PKB.

“Ceruk pemilihnya PKS begitu eksklusif sehingga tidak menjadi pilihan politik yang luas dari koalisi-koalisi lain,” ucap dia.

Baca juga: Sebut Pembangunan Infrastruktur Hanya Teruskan Inisiatif SBY, AHY: Tinggal Gunting Pita

Perundingan alot, lanjut Ari, justru bakal terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Sebab, Partai Nasdem memiliki pilihan politik yang lebih luas, karena posisinya sebagai partai koalisi pemerintah.

“Nasdem pasti akan memaksimalkan mengatur koalisi, mengingat Nasdem punya posisi tawar dengan berpindah ke koalisi lain yang lebih prospektif menang,” ungkapnya.

Maka jika Partai Demokrat disarankan berhati-hati melakukan negosiasi jika ingin mengajak Partai Nasdem untuk bekerja sama.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com