Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Pejabat yang Cekatan supaya Kebocoran Data Tak Terulang

Kompas.com - 13/09/2022, 06:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkara kebocoran data digital di Indonesia sudah beberapa kali terjadi. Namun, belakangan ini sepak terjang peretas (hacker) beridentitas Bjorka menjadi sorotan karena membocorkan berbagai data masyarakat hingga sejumlah pejabat.

Keamanan data digital di dalam negeri dinilai rentan karena sudah beberapa kali terjadi kebocoran baik dari sisi pemerintah maupun swasta yang mengumpulkan hingga mengelola data masyarakat.

Maka dari itu banyak kalangan menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk para peretas.

Contohnya, pada akhir pekan lalu, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca juga: Data Pejabat Dibocorkan Bjorka, Fadli Zon: Masa Hacker Bisa Mempermalukan Institusi Negara?

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate turut menjadi korban dan juga Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun mengakui memang terjadi kebocoran data pejabat negara yang dilakukan hacker Bjorka.

"Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analis deputi kerja saya," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).

Kendati begitu, Mahfud menilai kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka bukan data sensitif.

"Nah, sebab(nya) itu masih akan didalami," papar Mahfud.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Hadapi Serangan Hacker Bjorka, Libatkan Polri dan BIN

Jangan gaptek

Pesatnya teknologi komputer dan digitalisasi data serta jaringan internet mempunyai berbagai dampak.

Dampak positifnya adalah banyak urusan yang mulanya harus dilakukan secara tatap muka kini bisa melalui jaringan internet.

Akan tetapi, hal itu juga menjadi persoalan karena setiap saat berbagai data penduduk dikumpulkan dan diolah menjadi bentuk digital.

Data digital itulah yang menjadi incaran para peretas di berbagai belahan di dunia. Motif mereka mencuri data digital biasanya karena landasan ekonomi yakni dijual kepada siapa saja yang berminat memilikinya.

Praktisi keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya mengatakan, pemerintah sudah seharusnya bergerak cepat untuk menutup celah keamanan data di tengah berbagai kasus kebocoran yang terjadi.

Baca juga: Hacker Klaim Retas Data Istana, Kasetpres: Saya Yakin Enggak

Menurut Alfons, kebocoran data adalah risiko yang harus dihadapi oleh pengumpul dan pengelola data, terutama di masa perkembangan dunia digital yang pesat seperti saat ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com