Menanti Pejabat yang Cekatan supaya Kebocoran Data Tak Terulang

Akan tetapi, kata Alfons, potensi kebocoran data bisa ditekan jika pemerintah mempunyai sumber daya dan kemampuan yang cukup dalam hal pengelolaan dan pengamanan.

"Kebocoran data memang menjadi risiko yang harus dihadapi oleh pengelola data, dan kebocoran data itu bisa dimitigasi jika pengelola datanya memang memiliki kemampuan yang cukup dan disiplin dalam mengelola datanya," kata Alfons saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/9/2022).

Menurut Alfons, pemerintah harus mempercepat langkah untuk bisa mengelola data (big data) digital dalam jumlah besar. Salah satu contoh big data adalah kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Untuk bertahan dalam era digital ini, memang perlu sumber daya manusia yang tangguh dan mengerti bagaimana mengelola data (big data) dan mengamankannya dengan baik," ucap Alfons.

Menurut Alfons, pemerintah juga harus mengubah sistem pengelolaan data masyarakat supaya berkelanjutan dan tidak terjadi kekosongan pemeliharaan dan perawatan dari segi perangkat keras dan lunak, serta keamanannya.

Baca juga: Mahfud Akui Ada Kebocoran Data Pejabat Negara oleh Hacker Bjorka

"Sistem pengelolaan data juga jangan bersifat jangka pendek atau proyek, di mana jika proyeknya selesai datanya sudah tidak dikelola atau diamankan dengan baik dan mudah menjadi korban peretasan," ucap Alfons.

Selain itu, Alfons menilai sudah seharusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang kompeten di lembaga-lembaga pembuat kebijakan terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan data digital.

Menurut Alfons, pejabat-pejabat yang saat ini bekerja terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan data di kementerian atau lembaga negara seharusnya mempunyai kemampuan teknis dan memahami bidang itu.

Dia menilai riskan jika mengangkat seorang pejabat yang tidak memahami seluk-beluk pengelolaan data digital di masa kini.

"Dan secara demografis angkatan yang lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan digital yang bergerak sangat cepat ini adalah milenial atau yang lebih muda," ucap Alfons.

"Maka disarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan baik dalam menunjuk penanggung jawab instansi, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan data digital penting, jangan yang terlalu gaptek (gagap teknologi) atau sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan digital yang bergerak sangat cepat ini," lanjut Alfons.

Baca juga: Ulah Hacker Bjorka Bobol Data Surat Jokowi hingga Ancaman Dijerat Pidana

Masyarakat diminta tenang

Secara terpisah, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian memberikan tanggapan soal serangan "hacker" Bjorka yang akhir-akhir ini meresahkan publik.

Sebagaimana diketahui, Bjorka meretas dan mengunggah sejumlah data surat-menyurat yang diklaim milik Presiden Joko Widodo.

"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya," ujar Hinsa di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/9/2022).

"Kalau data-data (pribadi) seperti yang disampaikan (Menkominfo)," katanya melanjutkan.

Baca juga: Mahfud Sebut yang Dibocorkan Hacker Bjorka Bukan Data Rahasia, Bisa Diambil dari Mana-mana