Menanti Pejabat yang Cekatan supaya Kebocoran Data Tak Terulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkara kebocoran data digital di Indonesia sudah beberapa kali terjadi. Namun, belakangan ini sepak terjang peretas (hacker) beridentitas Bjorka menjadi sorotan karena membocorkan berbagai data masyarakat hingga sejumlah pejabat.

Keamanan data digital di dalam negeri dinilai rentan karena sudah beberapa kali terjadi kebocoran baik dari sisi pemerintah maupun swasta yang mengumpulkan hingga mengelola data masyarakat.

Maka dari itu banyak kalangan menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk para peretas.

Contohnya, pada akhir pekan lalu, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca juga: Data Pejabat Dibocorkan Bjorka, Fadli Zon: Masa Hacker Bisa Mempermalukan Institusi Negara?

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate turut menjadi korban dan juga Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun mengakui memang terjadi kebocoran data pejabat negara yang dilakukan hacker Bjorka.

"Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analis deputi kerja saya," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).

Kendati begitu, Mahfud menilai kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka bukan data sensitif.

"Nah, sebab(nya) itu masih akan didalami," papar Mahfud.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Hadapi Serangan Hacker Bjorka, Libatkan Polri dan BIN

Jangan gaptek

Pesatnya teknologi komputer dan digitalisasi data serta jaringan internet mempunyai berbagai dampak.

Dampak positifnya adalah banyak urusan yang mulanya harus dilakukan secara tatap muka kini bisa melalui jaringan internet.

Akan tetapi, hal itu juga menjadi persoalan karena setiap saat berbagai data penduduk dikumpulkan dan diolah menjadi bentuk digital.

Data digital itulah yang menjadi incaran para peretas di berbagai belahan di dunia. Motif mereka mencuri data digital biasanya karena landasan ekonomi yakni dijual kepada siapa saja yang berminat memilikinya.

Praktisi keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya mengatakan, pemerintah sudah seharusnya bergerak cepat untuk menutup celah keamanan data di tengah berbagai kasus kebocoran yang terjadi.

Baca juga: Hacker Klaim Retas Data Istana, Kasetpres: Saya Yakin Enggak

Menurut Alfons, kebocoran data adalah risiko yang harus dihadapi oleh pengumpul dan pengelola data, terutama di masa perkembangan dunia digital yang pesat seperti saat ini.

Akan tetapi, kata Alfons, potensi kebocoran data bisa ditekan jika pemerintah mempunyai sumber daya dan kemampuan yang cukup dalam hal pengelolaan dan pengamanan.

"Kebocoran data memang menjadi risiko yang harus dihadapi oleh pengelola data, dan kebocoran data itu bisa dimitigasi jika pengelola datanya memang memiliki kemampuan yang cukup dan disiplin dalam mengelola datanya," kata Alfons saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/9/2022).

Menurut Alfons, pemerintah harus mempercepat langkah untuk bisa mengelola data (big data) digital dalam jumlah besar. Salah satu contoh big data adalah kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

"Untuk bertahan dalam era digital ini, memang perlu sumber daya manusia yang tangguh dan mengerti bagaimana mengelola data (big data) dan mengamankannya dengan baik," ucap Alfons.

Menurut Alfons, pemerintah juga harus mengubah sistem pengelolaan data masyarakat supaya berkelanjutan dan tidak terjadi kekosongan pemeliharaan dan perawatan dari segi perangkat keras dan lunak, serta keamanannya.

Baca juga: Mahfud Akui Ada Kebocoran Data Pejabat Negara oleh Hacker Bjorka

"Sistem pengelolaan data juga jangan bersifat jangka pendek atau proyek, di mana jika proyeknya selesai datanya sudah tidak dikelola atau diamankan dengan baik dan mudah menjadi korban peretasan," ucap Alfons.

Selain itu, Alfons menilai sudah seharusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang kompeten di lembaga-lembaga pembuat kebijakan terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan data digital.

Menurut Alfons, pejabat-pejabat yang saat ini bekerja terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan data di kementerian atau lembaga negara seharusnya mempunyai kemampuan teknis dan memahami bidang itu.

Dia menilai riskan jika mengangkat seorang pejabat yang tidak memahami seluk-beluk pengelolaan data digital di masa kini.

"Dan secara demografis angkatan yang lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan digital yang bergerak sangat cepat ini adalah milenial atau yang lebih muda," ucap Alfons.

"Maka disarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan baik dalam menunjuk penanggung jawab instansi, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan data digital penting, jangan yang terlalu gaptek (gagap teknologi) atau sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan digital yang bergerak sangat cepat ini," lanjut Alfons.

Baca juga: Ulah Hacker Bjorka Bobol Data Surat Jokowi hingga Ancaman Dijerat Pidana

Masyarakat diminta tenang

Secara terpisah, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian memberikan tanggapan soal serangan "hacker" Bjorka yang akhir-akhir ini meresahkan publik.

Sebagaimana diketahui, Bjorka meretas dan mengunggah sejumlah data surat-menyurat yang diklaim milik Presiden Joko Widodo.

"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya," ujar Hinsa di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/9/2022).

"Kalau data-data (pribadi) seperti yang disampaikan (Menkominfo)," katanya melanjutkan.

Baca juga: Mahfud Sebut yang Dibocorkan Hacker Bjorka Bukan Data Rahasia, Bisa Diambil dari Mana-mana

Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal yang dihadiri oleh sejumlah menteri terkait pada Senin ini.

Rapat tersebut membahas soal peretasan data yang dilakukan oleh "Hacker" Bjorka.

Selain Hinsa Siburian, hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Menkominfo Johnny G Plate, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, dalam rapat dibicarakan data-data pribadi yang beredar di masyarakat.

Johnny G Plate mengatakan, dari hasil penelaahan sementara data yang diretas bersifat umum.

"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka. Tetapi, data-data itu setelah ditelaah, sementara adalah data-data yang sifatnya umum," ujar Johnny G Plate.

"Bukan data-data spesifik, dan bukan data-data yang ter-update, sebagian data-data yang lama. Hanya tim lintas kementerian lembaga, dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," katanya lagi.

(Penulis : Singgih Wiryono, Dian Erika Nugraheny | Editor : Dani Prabowo, Diamanty Meiliana, Novianti Setuningsih)