Belum Diputuskan, Pemerintah Perdalam Lagi Soal Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah kembali memperdalam soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pada Kamis (25/8/2022), Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Arifin Tasrif kembali mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo.

"(Soal meneruskan subsidi BBM atau tidak) ini lagi diperdalam," ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis siang.

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Usulkan Fatwa MUI Buat Beli Pertalite dan Solar

Selain memperdalam soal kebijakan harga BBM subsidi, Airlangga menyebutkan pemerintah juga sedang memperdalam bantuan sosial (bansos).

Bansos tersebut rencananya akan diberikan sebagai bantalan sosial untuk masyarakat yang terampak jika nantinya harga BBM bersubsidi naik.

"Bansos-nya diminta untuk diperdalam. Anggarannya dari mana, programnya seperti apa," tambah Airlangga.

Kemarin, Rabu (25/8/2022), Airlangga mengatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi masih dievaluasi oleh pemerintah dalam satu hingga dua hari mendatang.

Baca juga: Menanti Sikap Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi...

Setelahnya, laporan hasil evaluasi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Terkait evaluasi (kenaikan BBM subsidi) masih sedang dilakukan dalam satu-dua hari ini. Minggu ini akan kita laporkan ke Bapak Presiden," ujar Airlangga di Kantor Presiden.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengisyaratkan segera diumumkannya kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan ini.

Baca juga: Ketika Pembeli Kaget Harga Telur Tembus Rp 32.000, Pedagang Khawatir Makin Meroket jika Harga BBM Naik

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani APBN hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).

Namun, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah harus mengkalkulasi dan berhati-hati sebelum membuat keputusan soal harga tersebut.