Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jimmy Jeniarto
Dosen

Dosen freelance pada mata kuliah Logika dan Etika

Pakaian Seragam, Pikiran Seragam

Kompas.com - 07/08/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DIPICU oleh pemaksaan jenis pakaian seragam sekolah, dalam hal ini pemakaian jilbab, terhadap seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, banyak orang kemudian memperbincangkannya.

Termasuk unggahan di internet atau media sosial, berupa gambar-gambar atau foto-foto pakaian seragam sekolah SD, SMP, SMA era 1980-an atau 1990-an. Berusaha membandingkannya.

Di satu sisi, apa yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan tersebut bisa menjadi peristiwa bullying, kekerasan verbal dan intimidasi.

Terjadi di lembaga pendidikan dan dilakukan oleh tenaga pendidik. Korbannya adalah siswa. Bisa dilihat atau diukur melalui persepsi korban dan sejauh mana ucapan serta tindakan (performatif) pelaku.

Di sisi lain, dalam konteks Indonesia, persoalan pakaian seragam sekolah merupakan turunan dari hal yang lebih fundamental, sehingga tidak sebatas keseragaman bentuk, model, atau warna pakaian.

Tidak sebatas rok panjang atau pendek, baju lengan panjang atau pendek, celana panjang atau pendek, memakai jilbab/hijab atau tanpa jilbab/hijab, pakaian Muslim atau non-Muslim, dll, dst.

Kata kunci ada pada kata “seragam” itu sendiri. Anak-anak sekolah di Indonesia, dari SD, SMP, hingga SMA, diwajibkan untuk memakai pakaian seragam sekolah.

Apapun itu model, bentuk, serta warna pakaian seragamnya, yang antar sekolah bisa berbeda-beda. Namun intinya sama, seragam. Mungkin memang ada sebagian kecil pengecualian.

Penyeragaman pakaian sekolah di Indonesia merupakan bagian dari upaya normalisasi terus-menerus yang dilakukan oleh negara dan elite-elite masyarakat (meski tidak semua) terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Normalisasi sejak usia dini. Bisa atas nama agama, nasionalisme, tribalisme, atau identitas-identitas lainnya. Penyeragaman pakaian sekolah, penyeragaman perilaku, dan penyeragaman pikiran.

Untuk menciptakan kepatuhan masyarakat. Penjinakan dan kontrol sosial. Sesuatu yang selalu diupayakan oleh elite-elite politik, agama dan ekonomi.

Tentu tidak semua penyeragaman adalah buruk, misal di dalam konteks persatuan atas perbedaan.

Hanya saja, tradisi penyeragaman di Indonesia tampaknya sering berlebihan, dan dengan alasan yang dipaksakan.

Dilakukan perasionalan (rationalizing), yakni mencari dan memilih bukti tertentu untuk membenarkan kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bukan dengan penalaran (reasoning), yang berangkat dari bukti-bukti hingga sampai pada suatu kesimpulan. Termasuk perasionalan penyeragaman pakaian sekolah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com