Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dinilai melupakan tata krama politik saat mengusulkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Rakernas di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan. 

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan hal itu menjadi pemicu kerenggangan hubungan kedua partai politik (parpol) terdebut.

“Ada satu fatsun politik yang dilupakan Nasdem yaitu tidak memasuki kavling politik milik partai lain yakni mencapreskan Ganjar,” tutur Ari pada Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

“Ada etika politik yang dilupakan Nasdem, tata krama politik untuk meminta izin terhadap pemilik kader,” jelasnya.

Ari berpandangan, PDI Perjuangan tidak menyambut baik pengusungan Ganjar tersebut.

Pasalnya, ada dugaan Partai Nasdem tidak benar-benar serius bakal memilih Ganjar sebagai kandidat capres utama.

“Bisa jadi pencantuman Ganjar hanya memperunyam kondisi internal PDI-P karena bisa diduga Nasdem pada akhirnya hanya memfinalkan nama Anies Baswedan sebagai capres resmi dari Nasdem,” kata dia.

Apalagi, kondisi kerenggangan juga nampak dalam dinamika politik di DKI Jakarta.

Baca juga: Duet Ganjar-Anies Dianggap Nasdem Bisa Mempersatukan, PDI-P: Yang Persatukan Bangsa Itu Ideologi

Partai Nasdem, lanjut Ari, saat ini nampak menjadi pendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Sementara PDI-P dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) getol mengkritisi kebijakan Anies,” tandasnya.

Diketahui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem yang diadakan di Jakarta Convention Center 15-17 Juni memutuskan untuk mengusung tiga kandidat capres.

Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.