Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/06/2022, 22:24 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan PDI Perjuangan dinilai tak akan lagi bekerja sama pada Pemilihan Presiden 2024 nanti.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan hubungan kedua partai politik (parpol) itu nampak tak lagi harmonis.

“Jika melihat tendensi relasi antara Nasdem dan PDI-P akhir-akhir ini saya memprediksi mereka ‘pecah pengantin’. Jika di dua periode bisa bersama di koalisi Jokowi, tetapi di periode berikutnya saling berseberangan,” papar Ari pada Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Ia menyebut, kerenggangan itu dipicu pengusungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden (capres) Partai Nasdem.

Baca juga: Duet Ganjar-Anies Dianggap Nasdem Bisa Mempersatukan, PDI-P: Yang Persatukan Bangsa Itu Ideologi

Air berpandangan, pengusungan Ganjar adalah upaya Partai Nasdem memperlemah PDI Perjuangan.

“Bisa jadi pencantuman Ganjar hanya memperunyam kondisi internal PDI-P karena bisa diduga Nasdem pada akhirnya hanya memfinalkan nama Anies Baswedan sebagai capres resmi dari Nasdem,” jelas dia.

Ari menganggap, PDI-P kecewa karena Partai Nasdem dinilai melanggar etika politik dengan mengusung Ganjar yang merupakan kader PDI-P sebagai salah satu kandidat capres.

“Ada fatsun politik yang dilupakan Nasdem yaitu tidak memasuki kavling politik milik partai lain. Ada etika politik yang dilupakan Nasdem, tata krama politik meminta izin terhadap pemilik kader,” katanya.

Baca juga: Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Lebih lanjut, Ari menyebut keretakan hubungan itu pun nampak dalam politik di tingkat daerah, terutama di DKI Jakarta.

Partai Nasdem disebutnya condong mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Sementara PDI-P dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) getol mengkritisi kebijakan Anies,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com