Bapilu PDI-P Sebut Belum Ada Pembahasan Capres di Rakernas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung PDI-P.

Ia menyebutkan, hal tersebut karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pun belum memberikan arahan soal pencapresan kepada jajarannya.

"Oh enggak ada. Sampai hari ini kita belum mendapat arahan membahas capres maupun cawapres. Ibu ketum kemarin menyatakan itu karena kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum," kata Bambang di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

Baca juga: Djarot: Alhamdulillah, PDI-P Mampu Gembleng dan Lahirkan Banyak Pemimpin Politik

Bambang Pacul menyatakan, dengan demikian, belum ada pembahasan soal capres-cawapres di Rakernas Kedua Tahun 2021.

Pacul mengaku tak bisa menjawab soal kapan pastinya PDI-P akan membahas pencapresan.

Dia pun mengingatkan hak prerogatif Megawati berdasarkan Kongres V PDI-P untuk menetapkan capres-cawapres.

"Kapan itu akan dibahas, tentu pertanyaan tersebut, saya tidak bisa menjawab karena kewenangan itu di ibu ketum," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap kemungkinan kapan Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan sosok calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Meski demikian, Hasto meminta semua pihak tetap menunggu. 

Baca juga: Dinilai Hubungannya dengan Pacul Renggang, Ganjar Sebut Selalu Bersama sejak Kuliah hingga di PDI-P

"Jadi tunggu saja momentumnya, nanti bisa juga menjelang tahapan pengumuman yang menurut KPU pada Agustus. Semua ada momentumnya," kata Hasto di Masjid At-Taufiq di sela-sela acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6/2022).

Hasto melanjutkan, akan ada momentum yang tepat terkait pengumuman pencapresan dari PDI-P.

"Pada momentum tepat akan beliau sampaikan. Itu kapan? Bisa tiga bulan lagi, bisa lima bulan lagi, bisa beberapa hari lagi. Tetapi itu semua ada di dalam kajian ibu ketum dan beliau yang menerima mandat untuk menyampaikan hal itu," tuturnya