Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Kenaikan Tarif Naik Candi Borobudur yang Ditunda, Menparekraf: Kita Harus Berempati kepada Masyarakat

Kompas.com - 10/06/2022, 13:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menilai bahwa rencana kenaikan tarif naik ke stupa Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 untuk turis lokal memang perlu dibahas dengan sejumlah stakeholders.

Apalagi, Sandiaga mengingatkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat saat ini baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.

"Di saat sekarang dengan keadaan ekonomi yang berat, kita harus betul-betul berempati kepada masyarakat agar kebangkitan ini terus kita tingkatkan," kata Sandi saat ditemui usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Dalam rapat tersebut, ia mengakui bahwa pihaknya banyak menerima masukan dari anggota Komisi IX terkait rencana kenaikan tarif naik stupa itu.

Komisi IX, sebut dia, mengingatkan, agar rencana tersebut juga turut memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan kelestarian budaya.

Baca juga: Dikritik soal Candi Borobudur, Luhut: Jangan Cari Popularitas dengan Serang Saya

"Masukan dari anggota dan pimpinan Komisi X DPR adalah kami sepakat bagaimana kebijakan yang diambil berpihak kepada kelestarian budaya, memastikan bahwa kondisi Candi Borobudur dalam keadaan yang tentunya akan menjaga dan harapannya adalah kebutuhan masyarakat kita yang mulai bangkit ini bisa kita jaga dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Sandi menambahkan bahwa rencana kenaikan itu juga perlu melibatkan stakeholders seperti instansi pemerintah daerah.

Menurutnya, pelibatan itu agar rencana kenaikan tidak menjadi beban bagi masyarakat sekitar Candi Borobudur yang berprofesi di dunia pariwisata.

"Komisi X mengingatkan bahwa melibatkan masukan dari stakeholders dinas daerah kabupaten/provinsi yang tentunya akan kita gunakan untuk mengambil keputusan yang pasti berpihak pada kelestarian dari Candi Borobudur itu," ucapnya.

"Dan juga bagi kesejahteraan masyarakat agar lapangan kerja yang tercipta," sambung Sandiaga.

Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pihaknya telah menunda rencana membuat kebijakan tarif tiket Rp 750.000 untuk naik ke stupa Candi Borobudur bagi turis lokal.

Baca juga: Tarif Borobudur Rp 750.000 Ditunda, Luhut: Kita Lihat Gimana Baiknya

Ia mengaku bakal memperhatikan berbagai masukan dan saran dari masyarakat terlebih dahulu sebelum memutuskan kepastian tarif tersebut.

"Jadi soal tiket itu saya kira kita hold aja dulu. Kita lihat lagi nanti gimana baiknya," kata Luhut ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, rencana kenaikan tarif tersebut sudah berdasarkan studi yang komprehensif.

Menurutnya, tarif sebesar Rp 750.000 itu lantaran mempertimbangkan potensi lonjakan turis setelah selesainya pembangunan tol mengarah Magelang maupun Jogja dari Semarang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com