Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/06/2022, 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pihaknya telah menunda rencana membuat kebijakan tarif tiket Rp 750.000 untuk naik ke stupa Candi Borobudur bagi turis lokal.

Ia mengaku bakal memperhatikan berbagai masukan dan saran dari masyarakat terlebih dahulu sebelum memutuskan kepastian tarif tersebut.

"Jadi soal tiket itu saya kira kita hold aja dulu. Kita lihat lagi nanti gimana baiknya," kata Luhut ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Borobudur Jangan Sampai Jadi Tempat Wisata Eksklusif Orang Berduit

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, rencana kenaikan tarif tersebut sudah berdasarkan studi yang komprehensif.

Menurutnya, tarif sebesar Rp 750.000 itu lantaran mempertimbangkan potensi lonjakan turis setelah selesainya pembangunan tol mengarah Magelang maupun Jogja dari Semarang.

"Itu bisa berapa belas juta atau berapa puluh juta orang yang akan lewat sana. Jadi akan masuk nanti ke Borobudur jutaan jumlahnya pengunjung. Itu harus kita tata kan," imbuh Luhut.

Lebih jauh, Luhut mengaku bahwa rencana tersebut juga sudah meminta pertimbangan atau asistensi dari pihak Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unesco).

Ia mengatakan bahwa rencana kenaikan tarif ini juga diiringi dengan perbaikan atau penataan candi.

Baca juga: Naik Candi Borobudur Bakal Pakai Sandal Khusus untuk Cegah Keausan

Menurut Luhut, meski saat ini untuk naik ke stupa candi masih ditutup, telah ada perubahan yang signifikan di area kompleksnya.

"Nah sekarang ini masih kita tutup itu candinya, masih tertutup, tapi kalau kamu sekarang pergi, Borobudur itu sudah berubah," ungkapnya.

Sementara itu, dia menegaskan bahwa harga tiket untuk pelajar tetap Rp 5.000.

Bahkan, menurut Luhut, tadinya ia ingin menetapkan harga bagi pelajar yaitu Rp 1.

"Tadinya malah saya usulkan Rp 1, tapi enggak ada uang 1 rupiah ya gimana," kata Luhut.

Baca juga: Heboh Harga Tiket Borobudur

Sebelumnya, kabar bakal naiknya harga tiket untuk naik ke Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang turis lokal menuai polemik.

Kabar itu pertama kali disampaikan oleh Luhut.

Luhut sempat mengatakan bahwa rencana tarif yang muncul itu belum final, karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo di minggu depan.

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir pada Senin (6/6/2022).

Baca juga: Sebelum Borobudur Ada

"Rencana tarif tersebut belum final. Akan dibahas dan diputuskan Presiden minggu depan," lanjutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peta Jalan ASN: Ketika Gelar Doktor Hanya Jadi Pelaksana

Peta Jalan ASN: Ketika Gelar Doktor Hanya Jadi Pelaksana

Nasional
Harapan 2 Jenderal yang Pernah Bertugas di KPK Ditunjuk Jadi Kapolda...

Harapan 2 Jenderal yang Pernah Bertugas di KPK Ditunjuk Jadi Kapolda...

Nasional
Rasionalitas Pengecualian Presidential Threshold bagi Partai Baru

Rasionalitas Pengecualian Presidential Threshold bagi Partai Baru

Nasional
Soal 'DPR Markus', Mahfud: Bukan DPR Sekarang, tapi yang Lalu...

Soal "DPR Markus", Mahfud: Bukan DPR Sekarang, tapi yang Lalu...

Nasional
Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu

Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu

Nasional
Ada Perbedaan Angka soal Transaksi Rp 349 T, Komisi III Akan Gelar Rapat Lanjutan bersama Menkeu, Mahfud, dan PPATK

Ada Perbedaan Angka soal Transaksi Rp 349 T, Komisi III Akan Gelar Rapat Lanjutan bersama Menkeu, Mahfud, dan PPATK

Nasional
Alasan Mahfud Bongkar Dugaan Pencucian Uang: Jokowi Marah Indeks Korupsi Menurun

Alasan Mahfud Bongkar Dugaan Pencucian Uang: Jokowi Marah Indeks Korupsi Menurun

Nasional
8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan 'Skandal Rumah Kaca' dan Ambisi Cawapres

8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan "Skandal Rumah Kaca" dan Ambisi Cawapres

Nasional
Deretan Pejabat hingga Partai Politik yang Menolak Israel di Piala Dunia U-20

Deretan Pejabat hingga Partai Politik yang Menolak Israel di Piala Dunia U-20

Nasional
Ditantang Anas Debat Soal Kasus Hambalang, Abraham Samad: Apa yang Mau Diperdebatkan?

Ditantang Anas Debat Soal Kasus Hambalang, Abraham Samad: Apa yang Mau Diperdebatkan?

Nasional
Cerita Abraham Samad: Jadi Ketua KPK Harus Siap Dikriminalisasi

Cerita Abraham Samad: Jadi Ketua KPK Harus Siap Dikriminalisasi

Nasional
Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Nasional
Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Nasional
Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke