Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat BRIN Nilai Pergantian Kekuasaan Justru Dapat Jadi Jawaban atas Persoalan Ekonomi

Kompas.com - 12/04/2022, 16:44 WIB
Vitorio Mantalean,
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan pemilu dinilai bukan menjadi solusi atas persoalan ekonomi dan investasi di Tanah Air.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor memaparkan beberapa masalah investasi di Indonesia berdasarkan hasil riset World Economic Forum.

“Yang paling tinggi adalah korupsi. Kedua, masalah birokrasi, perizinan. Tiga, masalah pembayaran. Empat, masalah terkait regulasi,” papar Firman dalam program YouTube Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).

Maka, lanjut Firman, menunda pemilu bukan jawaban untuk menyelesaikan problem ekonomi dan investasi.

Baca juga: Kilas Balik Pernyataan Jokowi soal Isu Penundaan Pemilu dan Jabatan Presiden 3 Periode

“Jadi sebetulnya, itu (ekonomi dan investasi) tidak terkait erat dengan masalah politik, apalagi pemilu. Ini intinya salah alamat, Problemnya apa, jawabannya apa,” tutur dia.

Firman berpandangan, pergantian kekuasaan justru dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah itu.

“Sehingga jangan-jangan pemilu itu sebetulnya jawaban tidak langsung atas problematika yang selama ini tak kunjung selesai,” imbuh dia.

Diketahui wacana penundaan pemilu sempat disampaikan oleh beberapa pihak termasuk dari lingkar terdekat Presiden Joko Widodo.

Wacana itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Ditanya soal Jaminan Pemilu Tak Ditunda, Komisioner KPU: Kami Harus Yakin

Bahlil menyatakan penundaan pemilu baik untuk kepastian investasi, sedangkan Airlangga mengatakan mendapat masukan dari masyarakat untuk memperpanjang jabatan Jokowi, sementara Luhut menuturkan penundaan pemilu perlu dipikirkan karena banyak pihak ingin fokus menangani ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sementara itu Jokowi telah meminta para menterinya untuk tak membicarakan persoalan penundaan pemilu lagi.

Ia ingin para menteri fokus pada pekerjaan rumahnya masing-masing.

Jokowi pun telah mengumumkan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan pada 14 Februari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com