Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Amarah Jokowi Tegur Menteri Sinyal Momentum "Reshuffle"

Kompas.com - 28/03/2022, 07:31 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan bernada marah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menegur sejumlah menteri dan lembaga negara yang masih menggunakan produk impor dalam proyek pengadaan dinilai sebagai cara untuk mencari momentum untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Kemarahan Presiden terhadap para menteri masih gemar impor barang merupakan bentuk dari cara Presiden Jokowi dalam mencari momentum untuk melakukan reshuffle," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, kepada Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Selain itu, Bawono mengatakan, kemarahan yang ditunjukkan Presiden saat menegur sejumlah menteri bisa dianggap sebagai sebuah alasan untuk meyakinkan masyarakat kalau reshuffle dilakukan dan didasarkan pada penilaian kinerja para menteri.

"Teguran tersebut merupakan momentum yang diciptakan oleh Presiden untuk dalam tidak terlalu lama lagi mungkin saja akan dilakukan reshuffle," ujar Bawono.

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P: Jangan Ada Menteri Beda Irama, Sudah Persiapan 2024

Teguran itu, kata Bawono, menjadi sinyal supaya para menteri diminta bersiap untuk menerima risiko reshuffle.

"Teguran itu juga seperti penegasan Presiden kalau reshuffle merupakan hak prerogatif bisa digunakan kapan saja dan mengganti siapa saja di kabinet," ucap Bawono.

Teguran yang disampaikan Jokowi terjadi saat memberikan arahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022) pekan lalu. Mulanya dia memaparkan kondisi dunia yang tidak menentu akibat dampak dari konflik militer antara Rusia dan Ukraina.

Akibatnya, terjadi sejumlah dampak mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga inflasi yang dirasakan oleh banyak negara di dunia. Oleh karenanya, Jokowi menilai antipasi yang bisa dilakukan Indonesia yakni memanfaatkan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," kata Jokowi.

Baca juga: Cak Imin Ingatkan Agar Reshuffle Tak Ganggu Jatah PKB, Sekjen Nasdem: Kewenangan Presiden Tak Perlu Diutak-atik

Jokowi menyatakan sedih setelah melihat neraca impor yang bisa dibilang masih sangat tinggi.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal, kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," ucap Jokowi.

Saat menyinggung kementerian itulah presiden mengucapkan kata reshuffle. Sambil berkelakar, Jokowi mengatakan perombakan kabinet merupakan tugasnya.

"Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya itu. Reshuffle. Sudah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," lanjut Jokowi sambil menghela napas panjang seolah mengungkapkan kekesalannya.

Isu soal reshuffle sempat mengemuka pada pekan lalu karena beredar kabar hal itu akan dilakukan pada Rabu (23/3/2022). Namun, ternyata tidak terbukti.

Baca juga: Saat Jokowi Ancam Reshuffle Para Menteri yang Gemar Belanja Produk Impor...

Jika memang terjadi, perombakan kabinet diperkirakan sebagai cara Jokowi untuk menempatkan kader Partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet. Sebab, PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com