Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/03/2022, 22:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta semua pihak, termasuk menteri-menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk tidak menyuarakan pernyataan yang berbeda terkait kesepakatan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa jadwal pemungutan suara pemilu sudah ditetapkan bersama, yaitu 14 Februari 2024.

"Kalau pemilu sudah dicanangkan pada 14 Februari 2024, ya itu aturan main yang harus disepakati," kata Hasto ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022) malam.

Hasto mengungkit ajang perlombaan olahraga di mana memiliki ketentuan atau aturan main yang harus disepakati antara penyelenggara dan peserta.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketum PBNU: Harus Realistis dan Rasional

Dikaitkan dengan aturan main di olahraga, imbuh Hasto, politik pun juga memiliki kesepakatan yang sama.

Dia mencontohkan misalnya lomba lari di mana semua peserta dan penyelenggara sepakat, perlombaan baru dimulai ketika wasit mengangkat bendera atau selesai memberikan aba-aba berupa hitung mundur angka.

"Kalau di maraton ini ada pelari terlebih dahulu 20 menit sebelumnya, yang lain belakangan. Kemudian kita tidak bisa menentukan juara, karena tidak ada aturan kapan start, finish-nya. Itu kan jadi berantakan," jelasnya.

"Maka start dan finish dalam dunia politik khususnya melalui pemilu itu harus disepakati bersama," sambung dia.

Baca juga: Ketum PAN: Penundaan Pemilu Urusan Parpol, Jangan Menyalahkan Presiden

Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung menteri-menteri yang berbicara dan justru mendukung pemilu ditunda.

Menurutnya, semestinya menteri-menteri itu tidak menunjukkan sikap yang berbeda terkait kesepakatan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Padahal, lanjut Hasto, rakyat justru menginginkan adanya pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali di mana semestinya digelar pada 2024.

"Sehingga elite politik tidak boleh menunjukan sikap yang justru berbeda dengan disiplin rakyat yang memang menginginkan adanya meknisme demokrasi selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam konstitusi itu," pungkasnya.

Diketahui bersama, beberapa waktu belakangan sejumlah elite politik dari menteri dan pimpinan partai politik menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Gerindra Sumbar: Prabowo Capres, Andre Rosiade Cagub Sumbar

Salah satu menteri itu ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyinggung analisis big data terkait wacana penundaan pemilu.

Luhut mengeklaim bahwa big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda benar adanya.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

Meski begitu, Luhut mengaku enggan membuka data tersebut ke publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Biaya Menikah di KUA 2023

Biaya Menikah di KUA 2023

Nasional
Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Nasional
KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi 'Titip' Anak Masuk Unila

KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi "Titip" Anak Masuk Unila

Nasional
Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Nasional
Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Nasional
Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Nasional
Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Nasional
Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Nasional
Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Nasional
Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Nasional
Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.