Pengamat Nilai Amarah Jokowi Tegur Menteri Sinyal Momentum "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan bernada marah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menegur sejumlah menteri dan lembaga negara yang masih menggunakan produk impor dalam proyek pengadaan dinilai sebagai cara untuk mencari momentum untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Kemarahan Presiden terhadap para menteri masih gemar impor barang merupakan bentuk dari cara Presiden Jokowi dalam mencari momentum untuk melakukan reshuffle," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, kepada Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Selain itu, Bawono mengatakan, kemarahan yang ditunjukkan Presiden saat menegur sejumlah menteri bisa dianggap sebagai sebuah alasan untuk meyakinkan masyarakat kalau reshuffle dilakukan dan didasarkan pada penilaian kinerja para menteri.

"Teguran tersebut merupakan momentum yang diciptakan oleh Presiden untuk dalam tidak terlalu lama lagi mungkin saja akan dilakukan reshuffle," ujar Bawono.

Teguran itu, kata Bawono, menjadi sinyal supaya para menteri diminta bersiap untuk menerima risiko reshuffle.

"Teguran itu juga seperti penegasan Presiden kalau reshuffle merupakan hak prerogatif bisa digunakan kapan saja dan mengganti siapa saja di kabinet," ucap Bawono.

Teguran yang disampaikan Jokowi terjadi saat memberikan arahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022) pekan lalu. Mulanya dia memaparkan kondisi dunia yang tidak menentu akibat dampak dari konflik militer antara Rusia dan Ukraina.

Akibatnya, terjadi sejumlah dampak mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga inflasi yang dirasakan oleh banyak negara di dunia. Oleh karenanya, Jokowi menilai antipasi yang bisa dilakukan Indonesia yakni memanfaatkan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan sedih setelah melihat neraca impor yang bisa dibilang masih sangat tinggi.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal, kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," ucap Jokowi.

Saat menyinggung kementerian itulah presiden mengucapkan kata reshuffle. Sambil berkelakar, Jokowi mengatakan perombakan kabinet merupakan tugasnya.

"Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya itu. Reshuffle. Sudah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," lanjut Jokowi sambil menghela napas panjang seolah mengungkapkan kekesalannya.

Isu soal reshuffle sempat mengemuka pada pekan lalu karena beredar kabar hal itu akan dilakukan pada Rabu (23/3/2022). Namun, ternyata tidak terbukti.

Jika memang terjadi, perombakan kabinet diperkirakan sebagai cara Jokowi untuk menempatkan kader Partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet. Sebab, PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu.

Wacana tentang masuknya PAN ke dalam kabinet pertama kali disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim. Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Isu itu semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi Zulkifli membantah membahas soal reshuffle dengan Jokowi. Menurut Wakil Ketua MPR itu, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Zulkifli mengatakan PAN tidak ikut campur dalam persoalan wacana reshuffle kabinet.

Politikus PAN Bima Arya Sugiarto justru membenarkan partainya bakal mendapatkan jatah satu kursi menteri dan wakil menteri jika wacana reshuffle kabinet terwujud.

Soal penunjukan siapa kader partai yang bakal diajukan menjadi menteri atau wakil menteri jika terjadi reshuffle, Bima mengatakan kalangan internal PAN sepakat menyerahkan urusan itu kepada Zulkifli.

Bima mengatakan, PAN mempunyai sejumlah kader yang dinilai mempunyai kemampuan yang baik untuk mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Baru. Selain itu, dia mengatakan partainya juga sudah siap jika memang wacana reshuffle terwujud.

Pekan lalu, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan tidak mempermasalahkan jika Jokowi melakukan reshuffle. Namun, dia memberikan syarat supaya kader PKB yang duduk di kabinet tidak diusik jika hal itu dilakukan untuk memberi tempat bagi PAN.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022) pekan lalu.