Dukung Jokowi yang Marah gara-gara Impor, PDI-P Singgung Pidato Bung Karno "Berdiri di Atas Kaki Sendiri"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memahami amarah yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menteri dan lembaga di pemerintahan terkait persoalan impor.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya pun memberikan dukungan sepenuhnya atas sikap Jokowi menanggapi persoalan impor dengan menumpahkan amarahnya ke menteri-menteri.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya dan kita bisa memahami teguran yang begitu keras dari Pak Jokowi," kata Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022) malam.

Baca juga: Jokowi Marah-marah ke Menteri, Pengamat Ingatkan soal Jebakan Politik Simbolisme

Hasto mengungkapkan, Indonesia sejak pemimpin pertamanya yaitu Presiden pertama RI Soekarno sudah menegaskan soal kedaulatan bangsa.

Dalam hal ini, ia menyinggung pernyataan Soekarno yang menekankan agar bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Pernyataan itu dimaknai oleh PDI-P agar bangsa Indonesia mencintai produk dalam negeri, bukan malah memperbanyak impor.

"Sehingga, kita harus terus-menerus menampanyekan untuk lebih memilih menggunakan produk-produk yang diproduksi dari dalam negeri," jelasnya.

Ia pun sedikit mencontohkan beberapa benda yang sejatinya tidak perlu mengimpor dari luar negeri, seperti pakaian dan sepeda yang dinilai tak kalah dengan produk luar negeri.

Baca juga: Murka Jokowi Menteri Pakai Barang Impor, Mutu Produk Lokal Disebut Harus Bersaing

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo geram banyak kementerian yang masih mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka.

Kemarahan Jokowi itu disampaikan di hadapan para menteri dan kepala daerah dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dalam pidatonya, dia beberapa kali menyebut kata "bodoh" hingga melarang hadirin bertepuk tangan.

Baca juga: Soal Kemarahan Jokowi, Anwar Abbas: Kasihan Sekali Nasib Rakyat dan Bangsaku

Jokowi mengatakan, anggaran pengadaan barang dan jasa sebenarnya sangat besar.

Anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.

Jika saja 40 persen dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.