Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Amarah Jokowi Tegur Menteri Sinyal Momentum "Reshuffle"

Kompas.com - 28/03/2022, 07:31 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan bernada marah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menegur sejumlah menteri dan lembaga negara yang masih menggunakan produk impor dalam proyek pengadaan dinilai sebagai cara untuk mencari momentum untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Kemarahan Presiden terhadap para menteri masih gemar impor barang merupakan bentuk dari cara Presiden Jokowi dalam mencari momentum untuk melakukan reshuffle," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, kepada Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Selain itu, Bawono mengatakan, kemarahan yang ditunjukkan Presiden saat menegur sejumlah menteri bisa dianggap sebagai sebuah alasan untuk meyakinkan masyarakat kalau reshuffle dilakukan dan didasarkan pada penilaian kinerja para menteri.

"Teguran tersebut merupakan momentum yang diciptakan oleh Presiden untuk dalam tidak terlalu lama lagi mungkin saja akan dilakukan reshuffle," ujar Bawono.

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P: Jangan Ada Menteri Beda Irama, Sudah Persiapan 2024

Teguran itu, kata Bawono, menjadi sinyal supaya para menteri diminta bersiap untuk menerima risiko reshuffle.

"Teguran itu juga seperti penegasan Presiden kalau reshuffle merupakan hak prerogatif bisa digunakan kapan saja dan mengganti siapa saja di kabinet," ucap Bawono.

Teguran yang disampaikan Jokowi terjadi saat memberikan arahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali dan disiarkan secara daring pada Jumat (25/3/2022) pekan lalu. Mulanya dia memaparkan kondisi dunia yang tidak menentu akibat dampak dari konflik militer antara Rusia dan Ukraina.

Akibatnya, terjadi sejumlah dampak mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga inflasi yang dirasakan oleh banyak negara di dunia. Oleh karenanya, Jokowi menilai antipasi yang bisa dilakukan Indonesia yakni memanfaatkan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," kata Jokowi.

Baca juga: Cak Imin Ingatkan Agar Reshuffle Tak Ganggu Jatah PKB, Sekjen Nasdem: Kewenangan Presiden Tak Perlu Diutak-atik

Jokowi menyatakan sedih setelah melihat neraca impor yang bisa dibilang masih sangat tinggi.

"Saya sedih. Belinya barang-barang impor semua. Padahal, kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Kemudian untuk daerah anggarannya Rp 535 triliun. Lebih gede daerah," ucap Jokowi.

Saat menyinggung kementerian itulah presiden mengucapkan kata reshuffle. Sambil berkelakar, Jokowi mengatakan perombakan kabinet merupakan tugasnya.

"Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya itu. Reshuffle. Sudah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," lanjut Jokowi sambil menghela napas panjang seolah mengungkapkan kekesalannya.

Isu soal reshuffle sempat mengemuka pada pekan lalu karena beredar kabar hal itu akan dilakukan pada Rabu (23/3/2022). Namun, ternyata tidak terbukti.

Baca juga: Saat Jokowi Ancam Reshuffle Para Menteri yang Gemar Belanja Produk Impor...

Jika memang terjadi, perombakan kabinet diperkirakan sebagai cara Jokowi untuk menempatkan kader Partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet. Sebab, PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021 lalu.

Wacana tentang masuknya PAN ke dalam kabinet pertama kali disampaikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim. Luqman mengatakan, jika reshuffle terjadi pada akhir Maret 2022, PAN akan mendapatkan satu kursi menteri plus wakil menteri.

Isu itu semakin kuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo Jokowi beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi Zulkifli membantah membahas soal reshuffle dengan Jokowi. Menurut Wakil Ketua MPR itu, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Zulkifli mengatakan PAN tidak ikut campur dalam persoalan wacana reshuffle kabinet.

Politikus PAN Bima Arya Sugiarto justru membenarkan partainya bakal mendapatkan jatah satu kursi menteri dan wakil menteri jika wacana reshuffle kabinet terwujud.

Baca juga: Soal Reshuffle Jangan Ganggu PKB, Ini Kata Waketum PAN

Soal penunjukan siapa kader partai yang bakal diajukan menjadi menteri atau wakil menteri jika terjadi reshuffle, Bima mengatakan kalangan internal PAN sepakat menyerahkan urusan itu kepada Zulkifli.

Bima mengatakan, PAN mempunyai sejumlah kader yang dinilai mempunyai kemampuan yang baik untuk mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Baru. Selain itu, dia mengatakan partainya juga sudah siap jika memang wacana reshuffle terwujud.

Pekan lalu, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan tidak mempermasalahkan jika Jokowi melakukan reshuffle. Namun, dia memberikan syarat supaya kader PKB yang duduk di kabinet tidak diusik jika hal itu dilakukan untuk memberi tempat bagi PAN.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022) pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com