Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspadai Subvarian Omicron BA.2, Kemenkes: Jika Kasus Naik, Aktivitas Diperketat di Awal Ramadhan

Kompas.com - 17/03/2022, 16:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi meminta seluruh masyarakat untuk mewaspadai penularan Subvarian Omicron BA.2.

Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan pemerintah kembali memperketat kegiatan masyarakat, apabila kasus Covid-19 meningkat akibat penularan BA.2.

"Kalau BA.2 terus meningkat, potensi peningkatan laju penularan juga bisa banyak ya, mungkin kita akan melakukan restriction sedikit di awal-awal bulan Ramadhan supaya menjaga jangan sampai pada saat Idul Fitri kita risikonya terlalu besar," kata Nadia dalam diskusi secara virtual bertajuk "Omicron, Benarkah Tidak Berbahaya", Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Waspadai Subvarian Omicron BA.2, Kemenkes: Kami Tidak Menakut-nakuti Masyarakat

Nadia menegaskan, informasi seputar Subvarian Omicron BA.2 yang sering disampaikan pemerintah tidak untuk menakut-nakuti masyarakat.

"Kita ingin masyarakat tetap waspada tidak lengah, karena selalu terjadi adanya kemungkinan varian baru yang bisa mempengaruhi laju penularan," ujarnya.

Di samping itu, Nadia melaporkan, hingga 15 Maret 2022, tercatat ada 668 kasus Covid-19 akibat penularan subvarian Omicron BA.2 di Indonesia hingga 15 Maret 2022. Meski demikian, Subvarian Omicron BA.1 masih mendominasi di Tanah Air.

"Di data nasional kita secara umum itu BA.2 sudah 668, BA.1 itu paling banyak yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kemarin. Ini secara kumulatif dari Januari sampai dengan Maret itu ada 5.625," ucapnya.

Baca juga: Kemenkes: Subvarian Omicron BA.2 Lebih Cepat Menular dan Kurangi Efikasi Vaksin Covid-19

Lebih lanjut, Nadia menambahkan, selain varian Omicron, kasus Covid-19 dari varian Delta dengan AY.1 tercatat paling tinggi yaitu sebanyak 8.239.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS), Varian Omicron harus tetap diwaspadai karena bisa bermutasi lebih banyak dibandingkan varian Delta.

"Varian omicron itu banyak sekali terjadi mutasi dan menggabungkan mutasi-mutasi yang ada pada Alpha, Beta, Gamma, dan juga Delta, dan kemampuannya untuk escape imunitas ini yang menjadi catatan kita," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com