Kompas.com - 17/03/2022, 15:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantra, Bambang Susantono, mengunjungi Kejaksaan Agung pada Kamis (17/3/2022).

Kedatangannya dalam rangka berkonsultasi dan berkoordinasi untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di IKN.

"Diperlukan pendampingan ataupun asistensi serta keterlibatan dari Kejaksaan Agung, antara lain berupa konsultasi dan asistensi aspek hukum melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) selaku Jaksa Pengacara Negara," kata Bambang dalam keterangan persnya pada Kamis.

Menurut Bambang, pihaknya ingin memulai dari awal bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Otorita IKN dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Moeldoko: Pemindahan IKN Sudah Final dan Tak Perlu Lagi Diperdebatkan

Bambang menjelaskan, selain dengan Kejaksaan Agung, Otorita IKN juga telah dan sedang dalam proses melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait.

"Untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan langkah seluruh instansi yang terlibat dalam melaksanakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara," ujar Bambang.

Dia mengemukakan, pada tahapan awal sampai dengan 2024 pembangunan infrastruktur fisik akan dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kementerian PUPR dan Otorita IKN secara bertahap melakukan fungsi koordinasi melalui tim transisi maupun organ Otorita IKN seiring pembentukannya dari waktu ke waktu.

Kemudian, dari aspek pembiayaan IKN, gambaran umumya adalah bahwa biaya pembangunan dari tahapan awal dapat bersumber dari APBN/pemerintah maupun dari investasi sektor nonpemerintah sesuai dengan karakteristik infrastruktur yang dibangun.

"Misalnya, untuk gedung-gedung pemerintahan (termasuk TNI/Polri) ataupun lembaga negara serta infrastruktur utama akan berasal biaya pemerintah," ujar Bambang.

"Namun, infratruktur pendukung yang dapat mempunyai aspek komersial dan terbuka untuk investasi, maka dapat dibiayai melalui skema investasi dari nonpemerintah/swasta, baik melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) atau murni investasi swasta," kata dia

Bambang menambahkan, pembangunan yang diinisiasi pemerintah diharapkan untuk menjadi penggerak ekonomi sekaligus menarik minat investasi.

"Otorita IKN saat ini secara intensif terus melakukan konsolidasi data dan faktual di lapangan," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Nasional
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Nasional
Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Nasional
Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Nasional
KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

Nasional
Sebagai Anak Presiden, Kaesang Harus Lapor ke KPK jika Terima Hadiah Pernikahan

Sebagai Anak Presiden, Kaesang Harus Lapor ke KPK jika Terima Hadiah Pernikahan

Nasional
KPK Sebut Tersangka Kasus Suap Hakim Agung Masih Bisa Bertambah

KPK Sebut Tersangka Kasus Suap Hakim Agung Masih Bisa Bertambah

Nasional
Ma'ruf Amin: Korupsi Musuh Utama, Penegakan Hukum Tak Boleh Tumpul

Ma'ruf Amin: Korupsi Musuh Utama, Penegakan Hukum Tak Boleh Tumpul

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV Rumahnya Rusak | KUHP 'Kado Manis' Koruptor

[POPULER NASIONAL] Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV Rumahnya Rusak | KUHP "Kado Manis" Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.