Bersama Kementerian Investasi, Kemendesa PDTT Ajak Investor Kembangkan BUMDes

KOMPAS.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengajak para investor mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Salah satu caranya dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Operation Room, Kalibata, Jumat (11/3/2022).

Tujuan dari kerja sama itu agar BUMDes dan BUMDes Bersama (BUMDesma) mudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, BUMDes dan BUMDesma siap melakukan banyak aktivitas, salah satunya ekspor.

Baca juga: Ketua DPRD Pacitan Sampaikan Keluhan Kades soal Alokasi Dana Desa, Ini Tanggapan Gus Halim

"Karena itulah, saya harap MoU yang ditandatangani dengan Kementerian Investasi ini langsung dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ada hasil nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa," ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu melalui keterangan persnya, Jumat.

Gus Halim menerangkan, adanya Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Cipataker) membuat BUMDes punya legalitas sebagai badan hukum yang bisa menjalin kerja sama dengan banyak pihak.

Menurutnya, hal itu menjadi langkah tepat untuk memudahkan BUMDes dan BUMDesma mengakses investor sehingga jangkauan mereka bisa lebih besar dan luas.

Oleh karenanya, merujuk pada online single submission (OSS), BUMDes dan BUMDesma membutuhkan NIB yang diterbitkan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, dengan NIB, BUMDes dan BUMDesma bisa memperoleh legalitas dan izin resmi.

Baca juga: Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

"NIB diibaratkan sebuah identitas perusahaan. Sehingga jika tidak memilikinya akan berdampak besar pada pengembangan bisnis BUMDes," kata dia.

Senada, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk memberi perhatian ke unit usaha kecil seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan BUMDes.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), investasi yang kecil pun harus diperhatikan. Kami pastikan akan membantu BUMDes," kata Bahlil.

Bahlil pun bertindak cepat dengan meminta salah satu deputi di Kementerian Investasi/BKPM untuk menindaklanjuti secara jelas MoU yang ditandatangani bersama Kemendesa PDTT.

Hal tersebut diwujudkan dengan langsung menunjuk 20 BUMDes dan BUMDesma yang terdaftar dan berbadan hukum.

Baca juga: Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Ia yakin bahwa semakin cepat MoU dilaksanakan, akan semakin baik pula dampak yang dirasakan masyarakat desa.

"Kita harus kolaborasikan dan kesepakatan ini jangan cuma jadi MoU, tetapi harus ditindaklanjuti. BUMDes yang sudah memenuhi syarat langsung masukkan data ke kita jadi bisa kita masukkan dan paketkan dengan investor,” tegas Bahlil.