Kompas.com - 24/01/2022, 21:02 WIB

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta para relawan desa dan seluruh elemen desa untuk saling berkoordinasi guna mengantisipasi Covid-19 varian Omicron di desa-desa seluruh Indonesia.

“Antisipasi tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu, seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (24/1/2022).

Adapun para elemen desa yang dimaksud di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus tempat ibadah, pengelola tempat wisata, dan pengelola pasar-pasar tradisional serta pihak lain yang dianggap perlu untuk saling berkoordinasi.

Tak hanya koordinasi, Gus Halim berupaya mendorong percepatan pencapaian target vaksinasi dosis kedua dan pertama secara merata di wilayah masing-masing desa.

Baca juga: Target Vaksinasi Lansia Tercapai, Kota Padang Segera Gelar Vaksinasi Anak 6-11 Tahun

Ia juga menginginkan adanya inovasi kreatifitas desa dalam pelayanan vaksinasi. Hal ini untuk mempercepat pencapaian vaksinasi dosis lengkap sesuai target yang sudah ditetapkan.

“Untuk desa-desa yang punya destinasi wisata, saya harap sudah terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Hal ini dikarenakan kawasan wisata rata-rata mobilitasnya tinggi”, ujar Gus Halim.

Ia meyakini, melalui sinergitas semua elemen di tingkat desa dan koordinasi yang intens, maka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada 2022 di desa dapat berjalan dengan baik

Tak kalah penting, Gus Halim meminta seluruh elemen desa untuk mengoptimalkan pengalokasian dan penggunaan dana desa (DD).

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Kelola Dana Desa, Begitu Salah Sasaran, Larinya ke Mana-mana

Penggunaan dana desa, kata dia, dalam rangka penanganan Covid-19, termasuk di dalamnya untuk pemulihan ekonomi melalui skema-skema yang telah ditetapkan.

Seperti diketahui, penanggulangan pandemi Covid-19 di desa pada aspek ekonomi dilakukan lewat beberapa kegiatan, salah satunya melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

PKTD diarahkan untuk menyerap pengangguran desa, terutama dari keluarga miskin dan kelompok marjinal lainnya.

”Dampak positif PKTD dapat dirasakan desa, di antaranya berperan efektif sebagai tameng pengangguran dan kemiskinan di desa, serta menjadi benteng terakhir desa dari gempuran Covid-19,” ucap Gus Halim.

Baca juga: Lembaga Riset IDEAS: Angka Kemiskinan Turun, tapi Jumlah Pengangguran Bertambah

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.