Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Alasan Puan Maharani Belum Bisa Rebut Hati Masyarakat

Kompas.com - 25/02/2022, 09:16 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai ada tiga faktor yang menyebabkan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani saat ini terpuruk.

"Pertama kemungkinan masyarakat melihat sosok Puan belum mewakili bayangan publik atau preferensi sebagai pemimpin nasional pada 2024," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Arya menilai masyarakat menganggap figur Puan saat ini bukan sebagai pilihan utama untuk bersaing dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang,

"Ini kan soal rasa publik. Saya melihat dia belum mampu merebut simpati publik," lanjut Arya.

Baca juga: Berkaca Hasil Survei, Pengamat Sebut Puan Tak Jadi Pilihan Utama Pemilih PDI-P

Padahal, kata Arya, kampanye yang dilakukan Puan termasuk gencar dengan memasang spanduk atau baliho. Namun, ternyata upaya itu belum ampuh mengerek popularitasnya.

Persoalan kedua yang membuat elektabilitas Puan adalah terkait narasi politik. Arya menilai narasi politik yang disampaikan belum bisa memikat masyarakat.

"Narasinya sejauh ini banyak, tapi itu belum mampu menghiptnotis publik. Orang-orang belum terdorong mempertimbangkan dia," kata Arya.

Selain itu, Arya menilai narasi politik Puan saat ini termasuk abstrak dan sulit dipahami oleh masyarakat.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Puan Maharani di Bawah 1 Persen

Lalu kendala yang ketiga yang dianggap menghambat pertumbuhan elektabilitas Puan adalah soal citra dan gaya komunikasi politik. Menurut Arya, Puan memang berpengalaman di pemerintahan karena pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), anggota DPR dan kini menjadi Ketua DPR.

"Kompetensi ada, tetapi personalitas, pendekatan Puan, gaya komunikasi, sikapnya, atau yang dia tampilkan ke publik imejnya belum seiring dengan apa yang diinginkan publik sebagai calon pemimpin nasional," ucap Arya.

Dalam hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang digelar Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 terungkap anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu memperoleh elektabilitas sebesar 0,6 persen.

Dari hasil survei lembaga lain pun elektabilitas Puan tetap rendah. Contohnya dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 9 Januari 2022 menunjukkan elektabilitas Puan berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 1,8 persen.

Kemudian hasil survei Charta Politika yang dirilis pada 20 Desember 2021 menunjukkan Puan berada pada peringkat ke-9 dengan mengantongi elektabilitas 1,1 persen dalam simulasi 10 nama.

Baca juga: Ketika Elektabilitas Puan Maharani Tergilas Rekan Separtai...

Menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jawa Barat pada 5-8 Februari, elektabilitas Puan juga hanya mencapai 0,8 persen dalam simulasi tertutup 10 nama.

Elektabilitas Puan dalam hasil survei Litbang Kompas jika dibandingkan dengan beberapa rekan satu partainya juga berada pada urutan buncit. Sejumlah kader PDI-P yang meraih elektabilitas di atas 1 persen adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (20,5 persen), eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (2,9 persen), dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (2,6 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com