Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Puan Maharani di Bawah 1 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang diselenggarakan Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani berada di bawah 1 persen.

Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 menunjukkan, jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, Puan hanya dipilih 0,6 persen masyarakat.

Elektabilitas Puan itu tertinggal dibanding sejumlah kader PDI-P yang masuk bursa pilpres, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (20,5 persen), eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (2,9 persen), dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (2,6 persen).

Survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas Puan masih di bawah 1 persen itu senada dengan sejumlah hasil survei lainnya.

Baca juga: Digadang Jadi Capres, Elektabilitas Puan, Airlangga, dan Muhaimin di Jabar Tak Sampai 1 Persen

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jawa Barat pada 5-8 Februari, elektabilitas Puan juga hanya mencapai 0,8 persen dalam simulasi tertutup 10 nama.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 9 Januari 2022 menunjukkan elektabilitas Puan berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 1,8 persen.

Puan juga duduk di peringkat ke-9 dalam survei Charta Politika dengan simulasi 10 nama yang dirilis pada 20 Desember 2021 di mana ketua DPP PDI-P itu mengantongi elektabilitas 1,1 persen.

PDI-P Tunggu Mega

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, PDI-P akan menunggu penilaian dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam menentukan calon presiden yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden 2024.

Hingga kini, PDI-P belum memutuskan siapa yang akan diusung dalam Pilpres 2024 meski empat kadernnya masuk bursa pilpres, yakni Ganjar, Puan, Basuki, dan Risma.

Baca juga: Survei Indikator: Efek Baliho Tidak Seragam, Elektabilitas Puan Turun, tetapi Airlangga Naik

Namun, menurut Hasto, siapa pun yang ditetapkan oleh Megawati kelak, diyakini telah melalui serangkaian penilaian secara komprehensif.

Hal itu terdiri dari aspek ideologi Pancasila, kepemimpinan, keteguhan dalam prinsip, keberanian menghadapi risiko dalam mengambil kebijakan bagi masa depan, rekam jejak kepemimpinan, maupun terpenuhinya aspek-aspek psikologis berupa kematangan sebagai pemimpin.

”Proses pertimbangan ini tentunya dengan mendengarkan suara kebatinan rakyat,” ucap Hasto, dikutip dari Kompas.id.