Kompas.com - 23/02/2022, 08:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang diselenggarakan Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani berada di bawah 1 persen.

Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 menunjukkan, jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, Puan hanya dipilih 0,6 persen masyarakat.

Elektabilitas Puan itu tertinggal dibanding sejumlah kader PDI-P yang masuk bursa pilpres, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (20,5 persen), eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (2,9 persen), dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (2,6 persen).

Survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas Puan masih di bawah 1 persen itu senada dengan sejumlah hasil survei lainnya.

Baca juga: Digadang Jadi Capres, Elektabilitas Puan, Airlangga, dan Muhaimin di Jabar Tak Sampai 1 Persen

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jawa Barat pada 5-8 Februari, elektabilitas Puan juga hanya mencapai 0,8 persen dalam simulasi tertutup 10 nama.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 9 Januari 2022 menunjukkan elektabilitas Puan berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 1,8 persen.

Puan juga duduk di peringkat ke-9 dalam survei Charta Politika dengan simulasi 10 nama yang dirilis pada 20 Desember 2021 di mana ketua DPP PDI-P itu mengantongi elektabilitas 1,1 persen.

PDI-P Tunggu Mega

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, PDI-P akan menunggu penilaian dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam menentukan calon presiden yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden 2024.

Hingga kini, PDI-P belum memutuskan siapa yang akan diusung dalam Pilpres 2024 meski empat kadernnya masuk bursa pilpres, yakni Ganjar, Puan, Basuki, dan Risma.

Baca juga: Survei Indikator: Efek Baliho Tidak Seragam, Elektabilitas Puan Turun, tetapi Airlangga Naik

Namun, menurut Hasto, siapa pun yang ditetapkan oleh Megawati kelak, diyakini telah melalui serangkaian penilaian secara komprehensif.

Hal itu terdiri dari aspek ideologi Pancasila, kepemimpinan, keteguhan dalam prinsip, keberanian menghadapi risiko dalam mengambil kebijakan bagi masa depan, rekam jejak kepemimpinan, maupun terpenuhinya aspek-aspek psikologis berupa kematangan sebagai pemimpin.

”Proses pertimbangan ini tentunya dengan mendengarkan suara kebatinan rakyat,” ucap Hasto, dikutip dari Kompas.id.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.