Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan dan Pamor Jabatan yang Sulit Mendongkrak Elektabilitas

Kompas.com - 25/02/2022, 07:39 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani yang rendah diduga karena dia belum mempunyai rekam jejak yang panjang dan baik saat mengemban jabatan publik.

"Memang di pemerintahan periode pertama dari Presiden Jokowi dia (Puan) pernah menjabat sebagai menteri Koordinator PMK dan saat ini sebagai Ketua DPR RI. Tapi itu jabatan-jabatan ini tidak cukup strategis dalam konteks untuk menunjukkan sesuatu capaian kerja kepada publik," ujar Bawono kepada Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Menurut Bawono, meskipun Puan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tetapi jabatannya lebih bersifat koordinatif ketimbang eksekusi kebijakan. Kondisi yang sama, kata dia, juga terjadi dengan jabatan Puan saat ini yaitu sebagai Ketua DPR RI.

Menurut Bawono, meskipun secara gengsi politik jabatan Ketua DPR yang diemban Puan tinggi, tetapi kurang memungkinkan untuk menunjukkan capaian kerja seperti dalam posisi eksekutif menteri atau kepala daerah.

Baca juga: 4 Kader PDI-P Masuk Bursa Pilpres Litbang Kompas, Ganjar Unggul Jauh dari Puan

"Karena tidak memiliki fungsi eksekusi kebijakan dan juga bersentuhan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan harian warga dan lain-lain," lanjut Bawono.

Dalam hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang digelar Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 terungkap anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu memperoleh elektabilitas sebesar 0,6 persen.

Dari hasil survei lembaga lain pun elektabilitas Puan tetap rendah. Contohnya dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 9 Januari 2022 menunjukkan elektabilitas Puan berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 1,8 persen.

Kemudian hasil survei Charta Politika yang dirilis pada 20 Desember 2021 menunjukkan Puan berada pada peringkat ke-9 dengan mengantongi elektabilitas 1,1 persen dalam simulasi 10 nama.

Baca juga: Ketika Elektabilitas Puan Maharani Tergilas Rekan Separtai...

Menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jawa Barat pada 5-8 Februari, elektabilitas Puan juga hanya mencapai 0,8 persen dalam simulasi tertutup 10 nama.

Elektabilitas Puan dalam hasil survei Litbang Kompas jika dibandingkan dengan beberapa rekan satu partainya juga berada pada urutan buncit. Sejumlah kader PDI-P yang meraih elektabilitas di atas 1 persen adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (20,5 persen), eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (2,9 persen), dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (2,6 persen).

"Ya memang kalau kita lihat nama-nama capres yang memiliki tingkat elektabilitas baik berdasarkan hasil survei saat ini adalah figur-figur yang memiliki track record jejak kepemimpinan di jabatan publik, misal kepala daerah," ujar Bawono.

Di sisi lain, Bawono memperkirakan ada kecenderungan tokoh-tokoh politik yang bersaing dalam pergantian kepemimpinan nasional pada masa mendatang berasal dari kepala daerah.

"Tren ini kemungkinan masih akan berlanjut dalam dua atau tiga pemilu mendatang," ujar Bawono.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Puan Maharani di Bawah 1 Persen

Jika dibandingkan dengan sejumlah elite partai politik, elektabilitas Puan juga berada di posisi terbawah.

Menurut hasil survei Litbang Kompas, jika pemilu diselenggarakan ketika survei digelar maka Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan elektabilitas 26,5 persen.

"Tapi khusus Prabowo Subianto karena telah tiga kali ikut mengikuti kontestasi elektoral ini maka sangat wajar sangat populer dan juga memiliki elektabilitas paling tinggi saat ini," kata Bawono.

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dilaporkan mendapatkan elektabilitas sebesar 4,9 persen, diikuti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 3,7 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com