Jelang Revisi UU Cipta Kerja, Baleg Setujui RUU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP) menjadi usul inisiatif DPR.

Hal itu diketahui dalam rapat Pleno Baleg DPR yang digelar hari ini, Senin (7/2/2022).

"Apakah draf RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bisa kita proses untuk mendapatkan persetujuan di tingkat berikutnya?," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat, Senin.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Baca juga: KSAD Jenderal Dudung Tercatat Cuma Punya Harta Rp 1 M, Jauh Lebih Rendah dari Anak Buah

Supratman mengatakan, terdapat delapan fraksi yang setuju agar RUU PPP dibawa ke tingkat lebih lanjut. Satu Fraksi yaitu Fraksi PKS meminta pendalaman lebih lanjut.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi dalam rapat menjelaskan RUU PPP memiliki 15 poin perubahan.

Adapun perubahan tersebut, diketahui dalam rangka perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca juga: Alasan Jabodetabek, Bandung, Yogya, dan Bali Dinaikkan ke PPKM Level 3

Baidowi mengatakan, perubahan pertama yaitu Pasal 1 RUU PPP memasukkan definisi metode omnibus.

Kedua, perubahan atas penjelasan Pasal 5 huruf G. Ketiga, perubahan Pasal 9 RUU dengan menambahkan 4 ayat baru yang mengatur mengenai penanganan pengujian terhadap UU di Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan pemerintah.

Poin keempat, perubahan Bab IV RUU dengan menambahkan bagian baru dengan judul "Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus".

"Kelima, penambahan Pasal 42 A RUU yang mengatur mengenai penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan," jelasnya.