Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sohibul Sebut PKS Dianggap Terlalu Lembek sebagai Oposisi

Kompas.com - 31/01/2022, 19:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkapkan, partainya pernah dianggap terlalu lembek sebagai oposisi oleh petinggi sebuah partai pendukung pemerintah.

"Walaupun tidak saya ceritakan partainya, sekitar 4 hari lalu saya ketemu petinggi sebuah partai, partai itu ada di dalam koalisi pemerintah, dua orang dari petinggi itu menyampaikan kepada saya, 'Pak Sohibul, ini kenapa PKS kok makin ke sini oposisinya makin lembek' katanya," ujar Sohibul dalam acara yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Wapres Harap PKS Promosikan Islam yang Damai dan Moderat

Sohibul pun mengakui, publik saat ini juga menilai bahwa PKS terasa lembek dalam menghadapi pemerintah.

Namun, Sohibul menilai, persoalan keras atau lembeknya PKS merupakan penilaian yang subyektif.

Mantan presiden PKS itu menekankan, sikap oposisi yang diambil PKS bukanlah sikap yang asal beda, tetapi dilandasi pertimbangan secara serius melalui musyawarah majelis syuro PKS.

Ia juga mengeklaim bahwa kritik yang disampaikan oleh kader PKS bukanlah kritikan yang kosong.

"Yang terpenting adalah, bagi kader-kader PKS, siapapun, termasuk yang pada sering tampil di media ini, kita harus tetap berada pada kritisisme yang substantif, ada isinya, bukan kritis yang asal beda atau asal bunyi, tapi yang benar-benar punya nilai," ujar Sohibul.

Menurut Sohibul, hal itu sudah terbukti ketika Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak keras oleh PKS pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

"Artinya, di situ sudah jelas bahwa pilihan PKS tidak menyetujui itu adalah pilihan yang penuh argumen, bukan asal beda," kata dia.

Sohibul melanjutkan, PKS juga tidak begitu mempersoalkan apabila aspirasi yang disuarakan PKS pada akhirnya tak didengar oleh pemerintah.

Ia menyadari, jumlah kursi yang dimiliki PKS di parlemen adalah minoritas di tengah demokrasi yang menerapkan sistem suara terbanyak.

Baca juga: Sekjen: Kerja-kerja PKS Diharapkan Bisa Tambah Kader dan Kursi di Parlemen

"Bagi kami bukan masalah didengar atau dilaksanakan, tetapi kami terus berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat, itu yang paling penting," kata Sohibul.

Ia pun menegaskan, partainya akan tetap mengambil posisi sebagai partai yang bersikap oposisi terhadap pemerintah sebagai bentuk kepatutan dalam demokrasi agar terciptanya sistem check and balances.

"Jadi menurut saya posisi PKS ini justru memberikan kontribusi tetap bagi tetap terpeliharanya kepatuttan demokrasi kita, tidak tersisihkan sama sekali, tidak merasa kita," ujar Sohibul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com