Bareskrim Masih Buru Satu Tersangka Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Senilai 1,2 T

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Mabes Polri masih melakukan pengejaran terhadap satu tersangka berinisial DR dalam kasus investasi bodong suntikan modal (sunmod) alat kesehatan (alkes).

"Masih kita kejar," kata Kasubdit V Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Ma'mun kepada Kompas.com, Senin (20/12/2021).

Ma'mun menyebut DR terus melarikan diri dengan berpindah lokasi.

Ia berhadap tim penyidik segera menangkap tersangka.

Baca juga: Bareskrim Sudah Tahan Dua dari Tiga Tersangka Investasi Bodong Sunmod Alkes 1,2 T

Lebih lanjut, polisi juga masih belum menginformasikan peran dan keterlibatan ketiga tersangka di kasus investasi bodong ini.

"Dia masih pindah-pindah terus, masih melarikan diri lah putar-putar terus, kemana-mana. Doain saja biar segera ketangkap ya," ujar Ma'mun.

Diketahui polisi sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus investasi bodong terkait sunmod alkes ini. Ketiga tersangka tersebut berinisial DR, BD, dan VAK.

Tersangka inisial VAK sudah ditahan Bareskrim Polri pada Kamis (16/12/2021). Sedangkan, BD ditahan pada Jumat (17/12/2021).

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan kerugian dari investasi bodong tersebut ditaksir mencapai angka Rp 1,2 triliun.

Baca juga: Kerugian akibat Investasi Bodong Suntikan Modal Alkes Ditaksir Capai Rp 1,2 Triliun

“Terkait kerugian masih didalami datanya, kemungkinan iya (Rp) 1,2 triliun,” ujar Whisnu saat dikonfirmasi, Kamis (16/12/2021).

Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penipuan atau perbuatan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP terkait tindak pidana penggelapan.

Selanjutnya, Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau PASAL 5 dan/atau Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).