Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
BRIN
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Nelayan Cantrang Tegal dan Pengamanan Laut Natuna...

Kompas.com - 12/11/2021, 11:35 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Bayu Galih

oleh: Dr Andy Ahmad Zaelany

KABARNYA dahulu Suku Laut adalah bagian dari angkatan laut Kerajaan Sriwijaya. Mereka berlayar untuk mengawasi potensi gangguan atau serangan dari pihak lawan.

Mereka mencari ikan di lautan, dan sekaligus melihat-lihat kalau-kalau ada potensi serangan dari lawan.

Konon, karena itu kerajaan Sriwijaya aman. Selain kesiapan mereka untuk ikut berperang, peran utamanya mengkomunikasikan keadaan di laut kepada petugas keamanan kerajaan Sriwijaya

Barangkali idenya sama, sebagaimana Suku Laut, nelayan-nelayan Tegal diimbau mengikuti kebijakan Jokowi agar nelayan mencari ikan ke perairan Natuna dengan menggunakan jaring cantrang.

Baca juga: Tangkap 2 Ekor Penyu dengan Pukat, Seorang Nelayan Asal NTT Diringkus Polisi

Memang berdasarkan Permen 59 Tahun 2020 jaring cantrang dilarang, namun disebabkan nelayan-nelayan asing banyak yang menggunakan alat tangkap destruktif seperti trawl, maka nelayan Tegal dianjurkan membawa alat tangkapnya yang berupa jaring cantrang.

Nelayan asing dari Vietnam, China, dan lain-lain banyak yang mencari ikan di perairan Natuna dan tidak jarang masuk ke dalam kawasan perairan Indonesia. Sudah ada beberapa kapal nelayan asing yang ditangkap karena mencari ikan di wilayah Indonesia.

Otonomi di laut

Nelayan Tegal sebelum berangkat berangkat berlayar umumnya diasuransikan. Hal ini untuk mematuhi UU nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan pekerja perikanan. Seperti tahun ini setidaknya ada 18.170 nelayan yang berangkat melaut sudah diasuransikan.

Kewajiban asuransi ini diberlakukan dengan ketat karena sudah berulangkali terjadi kecelakaan laut menimpa nelayan. Untuk kapal yang berangkat ke perairan Natuna umumnya berukuran 60 GT ke atas.

Baca juga: Saat Jokowi Terima Laporan soal Kapal China dan Amerika Melintas di Natuna

Arus di perairan sana besar. Kecelakaan laut bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama kapal dihantam ombak dan berakibat kapal rusak, kemudian mengakibatkan kecelakaan pada awak kapal. Kedua, ketika sedang kerja di kapal datang ombak dan melempar awak kapal ke laut.

Ketidakmampuan berenang yang handal menyebabkan kecelakaan di laut sering terjadi.

Tahun ini orientasi melaut nelayan Tegal ada yang ke arah Natuna, ke arah perairan Bangka dan Belitung, di Laut Jawa serta ke arah Masalembo. Kapal yang menuju perairan Natuna rata-rata perjalanannya 8 hari dan menghabiskan 60 kiloliter solar.

Rata-rata kapal nelayan Tegal hanya beroperasi sembilan bulan dalam setahunnya, dan tiga bulan libur selama periode puasa, lebaran dan beberapa saat pasca Lebaran.

Baca juga: Kepala Bakamla Sebut Situasi di Laut Natuna Utara Aman Terkendali

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com