Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Kompas.com - 08/05/2024, 10:07 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

KARAWANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tampak memanen ikan nila salin di kawasan modeling tambak budi daya Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB), Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024).

Pemanenan itu dilakukan usai ia meresmikan modeling kawasan tambak budi daya ikan nila salin di tempat yang sama. Saat memanen sekitar pukul 08.35 WIB, ia ditemani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Selain itu, tampak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas turut hadir.

Baca juga: Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Pantauan Kompas.com di lokasi, Jokowi beserta Trenggono terlihat menjaring ikan-ikan nila salin di tambak air payau tersebut. Beberapa ikan nila besar pun akhirnya terangkat ke permukaan.

Adapun dalam peresmian, Jokowi mengungkapkan, nilai pasar komoditas itu mencapai Rp 14,46 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 230 triliun pada tahun 2024.

Di tahun 2034, proyeksi nilai pasar akan meningkat menjadi sebesar 23,02 miliar. Jokowi menuturkan, permintaan itu harus dimanfaatkan Indonesia sebaik-baiknya lewat modeling tambak budi daya skala kecil terlebih dahulu.

"Tetapi juga jangan langsung membuat yang gede, saya setuju bahwa dibuat model dulu, ada modelingnya dulu. Kalau modelingnya sudah benar, yang diinfokan ke saya dari yang biasanya 1 hektar (hasil panennya) hanya 0,6 ton per hektar, menjadi 80-an ton per hektar," tutur Jokowi.

Kepala Negara juga meyakini, tingginya permintaan pasar akan membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang besar.

Terlebih, jika 78.000 hektare tambak udang yang kosong dan tidak terpakai (idle) di kawasan Pantura sepanjang Serang hingga Banyuwangi, kembali difungsikan menjadi tambak nila salin.

Adapun berdasarkan hasil hitung-hitungan, alih fungsi tambak itu memakan biaya hingga Rp 13 triliun.

"Saya bilang kalau Rp 13 triliun dari Banten sampai ke Jawa Timur, dari Serang sampai ke Banyuwangi, semuanya bisa dikerjakan, saya kira akan mengangkut tenaga kerja yang sangat gede sekali, membuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Rp 13 triliun bukan uang yang banyak," jelas Jokowi.


Baca juga: Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Sebagai informasi, modeling budi daya ikan nila salin merupakan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dibangun sejak 2023 dengan lahan seluas 80 hektare.

Kawasan tambak di BLUPPB Karawang itu terbagi dalam empat kawasan, yakni tambak blok A, B, C dan D.

Lahan tersebut awalnya merupakan tambak udang yang dibangun oleh Presiden Soeharto sejak 1984 silam, dengan nama Proyek Pandu Tambak Inti Rakyat. Sayangnya, tambak udang itu berhenti beroperasi pada 1998.

Sejak program tidak berjalan, lahan tambak udang tersebut terkontaminasi. Hal ini membuatnya menjadi aset negara tanpa fungsi selama puluhan tahun.

Baca juga: Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Budidaya ikan nila salin yang dibangun dengan biaya mencapai Rp 76 miliar itu kini dikelola oleh Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB).

Di sana, ada kolam produksi, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), inlet outlet, tandon, hingga laboratorium. Proses produksinya juga sudah mengedepankan teknologi terkini salah satunya penggunaan mesin pakan otomatis.

Produktivitas modeling diharapkan bisa mencapai sekitar 7.020 ton per siklus atau senilai Rp 210,6 miliar dengan asumsi harga jual ikan nila salin Rp 30.000 per kg. Dari asumsi hitungan ekonomi dengan harga pokok produksi Rp 24.500 per kg, modeling akan menghasilkan keuntungan sekitar Rp 38,6 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Soal Putusan Sela Gazalba, Kejagung: Perkara Belum Inkrah, Lihat Perkembangannya

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Berhaji Tanpa Visa Haji, 24 WNI Diamankan Polisi Arab Saudi

Nasional
Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Enggan Beberkan Motif Anggota Densus Kuntit Jampidsus, Kejagung: Intinya Itu Terjadi

Nasional
Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com