Kontroversi WSBK Mandalika, Pembangunan Sirkuit yang Diduga Langgar HAM dan Dugaan "Unboxing" Ilegal Boks Motor

Kompas.com - 12/11/2021, 11:32 WIB
Foto udara pekerja menyelesaikan pengecatan ornamen Pertamina Mandalika International Street Circuit di KEK Mandalika, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (5/11/2021). Pengecatan sudut trek, kerb dan tepian trek sirkuit Mandalika menggunakan tiga warna penting yakni warna merah putih yang menandakan kerb yang berfungsi sebagai pemandu pembalap di lintasan dan warna hijau yang merupakan track limit atau pembatas trek yang ketika pembalap menyentuh garis tersebut akan dikenakan penalti. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww. ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDIFoto udara pekerja menyelesaikan pengecatan ornamen Pertamina Mandalika International Street Circuit di KEK Mandalika, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (5/11/2021). Pengecatan sudut trek, kerb dan tepian trek sirkuit Mandalika menggunakan tiga warna penting yakni warna merah putih yang menandakan kerb yang berfungsi sebagai pemandu pembalap di lintasan dan warna hijau yang merupakan track limit atau pembatas trek yang ketika pembalap menyentuh garis tersebut akan dikenakan penalti. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelaran World Superbike (WSBK) Mandalika 2021 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tercoreng lantaran adanya insiden dugaan unboxing ilegal saat proses pemeriksaan boks motor.

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Bea dan Cukai Mataram juga ada oknum tidak bertanggung jawab yang telah mendekati motor dan merekam video tanpa izin. Oknum tersebut juga mengunggah video yang ia rekam di kanal YouTube miliknya yang bernama "Soul Kuta Lombok"

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku panitia penyelenggara menyayangkan adanya insiden saat pemeriksaan kargo logistik WSBK itu.

Baca juga: Pimpinan Komisi X Minta Ada Audit Kesiapan Mandalika Gelar WSBK 2021

Namun, jauh sebelum insiden tersebut, gelaran WSBK Mandalika juga sudah menjadi kontroversi karena pembangunan proyek Mandalika yang meliputi pembangunan sirkuit balap motor Grand Prix, hotel, dan lapangan golf mendapat sorotan dari pakar HAM PBB. Proyek tersebut dinilai melanggar HAM.

Kompas.com merangkum dua kontroversi yang mewarnai perjalanan gelaran WSBK Mandalika mulai dari pembangunan sirkuit yang diduga melanggar HAM karena mencaplok tanah masyarakat serta insiden video pemeriksaan boks motor tim Ducati.

Pembangunan sirkuit diduga melaggar HAM

Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan HAM, Olivier De Schutter pada April 2021 lalu menilai proyek senilai 3 miliar dollar AS itu melanggar HAM.

Hal tersebut dikarenakan, pembangunan kawasan The Mandalika dilakukan dengan cara menggusur dan merampas tanah masyarakat setempat.

Para petani dan nelayan terusir dari tanah mereka dan mengalami perusakan rumah, ladang, sumber air, situs budaya dan religi, karena pemerintah Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mempersiapkan The Mandalika untuk menjadi "Bali Baru". 

Baca juga: Kunjungi NTB, Jokowi Akan Resmikan Sirkuit Mandalika hingga Jajal Motor Balap

Berdasarkan laporan sumber yang dimiliki Olivier, masyarakat yang menjadi korban penggusuran juga belum menerima kompensasi dan ganti rugi sama sekali dari pemerintah saat itu.

“Sumber yang dapat dipercaya menemukan bahwa penduduk setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi dan diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa kompensasi. Terlepas dari temuan ini, ITDC belum berupaya untuk membayar kompensasi atau menyelesaikan sengketa tanah," kata Olivier De Schutter seperti yang dikutip Kompas.com dari laman OHCHR, Selasa (06/4/2021).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.