2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana Sebut Penegakkan Hukum dan HAM Bagian Penting Transformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyatakan, penegakkan keadilan, hukum, dan HAM menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Upaya penegakkan ketiganya diwujudkan melalui berbagai kebijakan.

"Kebijakan terkait keadilan, hukum, dan HAM menjadi bagian penting dari implementasi transformasi progresif," kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

"Termasuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik, baik secara lisan dan tertulis," kata dia.

Baca juga: Keberhasilan Jokowi-Maruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

Penegakkan keadilan salah satunya direalisasikan melalui program sertifikat tanah gratis untuk rakyat tidak mampu. Hingga Mei 2021, total 32,9 juta sertifikat sudah dibagikan.

Upaya itu dilakukan berbarengan dengan penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria.

Sementara itu, upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu juga diklaim terus berlanjut.

Hal ini salah satunya diwujudkan dengan proses pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bersamaan dengan itu, pemerintah terus melanjutkan penyelesaian kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2021," ujar Fadjroel.

Upaya penegakkan keadilan, kata Fadjroel, juga ditandai dengan pelaksanaan PON XX di Papua.

Baca juga: Istana: Presiden Jokowi Lakukan Diplomasi Vaksin Covid-19 Sejak 2020, Vaksinasi Indonesia Kini Nomor 6 di Dunia

Dengan gelaran tersebut, masyarakat Indonesia timur, khususnya Papua, memiliki kesempatan untuk mengakses fasilitas olahraga berkualitas, meningkatkan kapasitas SDM dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan Indonesia.

"Presiden Joko Widodo konsisten memimpin proses transformasi progresif dalam koridor konsitusi, regulasi, demokrasi, dan ilmu pengetahuan," kata Fadjroel.