Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MAKI Sambut Baik Rencana Eks Pegawai KPK Dirikan Partai Politik

Kompas.com - 15/10/2021, 14:37 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia mendukung rencana mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendirikan partai politik.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menilai, jika partai politik diisi oleh orang-orang yang antikorupsi dan berintegritas setidaknya ada harapan agar negara bisa jauh lebih baik.

"Kalau ada anak muda dan bekas pegawai KPK ingin mendirikan partai politik, saya sambut gembira sebagai bentuk untuk bersama-sama membuat negara ini lebih baik, negara ini lebih maju, minimal negara ini tidak bubar," ujar Boyamin kepada Kompas.com, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Matangkan Rencana Dirikan Partai, Eks Pegawai KPK Akan Temui Tokoh Parpol

Adapun rencana pendirian partai tersebut diinisiasi oleh mantan Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.

Rasamala termasuk dalam 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurut Boyamin, rencana pembentukan partai politik dapat memperpanjang usia Indonesia, jika idealisme antikorupsi itu dipertahankan.

"Saya kadang-kadang pesimistis kalau korupsi merajalela, negara lama-lama bubar kan. Kalau kehendak-kehendak komponen 57 ini akan mendirikan partai politik setidaknya memperpanjang usia republik ini," ucap Boyamin.

Baca juga: Eks Pegawai KPK Ingin Bentuk Parpol, Johan Budi: Hak Warga Negara, Silakan Saja

Menurut dia, rencana pendirian partai politik oleh sejumlah mantan pegawai KPK itu harusnya dapat disambut baik berbagai kalangan.

Apalagi, saat ini banyak anak muda yang antipati terhadap partai politik.

"Sekarang ada yang berpikir untuk mendirikan parpol, berinteraksi dengan parpol, bersinggungan dengan parpol bahkan menjadikan parpol sebagai penyaluran aspirasi," ucap Boyamin.

Ia pun berharap mantan pegawai KPK yang akan mendirikan partai tersebut membuat partai politik yang antikorupsi.

Baca juga: KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Menurut Boyamin, selama ini dikesankan partai politik adalah transaksional dengan berbagai kepentingan-kepentingannya.

"Sehingga teman-teman 57 itu mendirikan parpol yang berbeda dengan parpol-parpol yang sudah ada," ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com