Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT Ke-76 TNI, Jokowi: Kita Harus Bergeser dari Kebijakan Belanja ke Investasi Pertahanan

Kompas.com - 05/10/2021, 14:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan, kebijakan di sektor pertahanan harus bergeser dari belanja ke investasi untuk jangka panjang.

Menurut Jokowi, kebijakan investasi pertahanan harus dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten serta berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam upacara peringatan HUT ke-76 TNI di Istana Merdeka, Selasa (5/10/2021).

"Saya tegaskan kembali, kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang," ujar Jokowi, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: HUT Ke-76 TNI, Anggota DPR Harap TNI Tak Kembali ke Dwifungsi ABRI

Oleh karena itu, Jokowi meminta TNI terus melakukan adopsi dan inovasi teknologi mutakhir dari dalam negeri.

Strategi ini diharapkan bisa berjalan bersama inisiatif dalam konsorsium industri pertahanan global.

"Memegang teguh semangat kemandirian dan penguatan industri pertahanan dalam negeri untuk mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang lebih mumpuni," tegas Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung perihal transformasi sistem pertahanan modern.

Menurut dia, transformasi ini dalam rangka menghadapi spektrum ancaman pertahanan yang lebih luas di tengah perkembangan global.

"Transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan untuk meletakkan fondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini," ujar Jokowi.

Baca juga: Deretan Alutsista Andalan TNI, Pesawat Tempur hingga Rudal Anti-kapal

Dengan demikian, ia menuturkan, TNI dapat bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan Indonesia yang mampu berperan di lingkungan strategis regional maupun global.

Selain itu, penguatan budaya strategis prajurit dan perwira TNI harus tetap menjadi fondasi utama transformasi pertahanan.

Fondasi utama itu yakni TNI yang manunggal dengan rakyat, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang defensif dan aktif dengan pertahanan berlapis.

Kemudian, pemetaan terhadap lompatan teknologi militer dan investasi pertahanan yang terencana.

Jokowi menambahkan, modernisasi pertahanan ini juga harus disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi di bidang pertahanan.

"Sekali lagi selamat HUT ke-76 TNI. Selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Selalu bersama kita. Dirgahayu TNI. Bersatu, berjuang kita pasti menang," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com