JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan sejumlah alasan partai yang dipimpinnya dihidupkan kembali.
Salah satu alasannya adalah terkait kekalahan perjuangan buruh dalam pembahasan dan penolakan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
"Alasan PB dihidupkan kembali, kekalahan telak kelas pekerja buruh tani, nelayan, guru, dan orang-orang kecil lain (terkait) omnibus law. Omnibus law, lah, UU Cipta Kerja yang men-trigger Partai Buruh dihidupkan kembali,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Senin (5/10/2021).
Baca juga: Said Iqbal Terpilih Menjadi Presiden Partai Buruh Periode 2021-2026
Iqbal mengatakan, Partai Buruh ingin memperjuangkan aspirasi para buruh dalam parlemen.
Sehingga, perjuangan para buruh tidak lagi hanya dilakukan di jalanan melalui aksi demonstrasi.
Partai Buruh juga menawarkan kesejahteraan terhadap seluruh buruh dan rakyat kecil yang ada di Tanah Air.
Iqbal menjanjikan Partai Buruh akan memperjuangkan agar subsidi rakyat bisa diperbanyak untuk masyarakat.
Baca juga: Pimpinan DPR Sambut Positif Keinginan KSPI Hidupkan Partai Buruh
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, partainya akan berupaya memperjuangkan agar kebijakan soal sistem kerja outsourcing dan sistem kontrak yang tidak memiliki batasan waktu agar dihapuskan.
"Bagaimana mungkin outsourcing berlaku seumur hidup. Negara Amerika saja membatasi, Indonesia melebihi Amerika yang super-kapitalis. Karyawan kontrak dikontrak berulang-ulang, upah UMSK dihilangkan, UMK bisa iya bisa tidak, nilai kenaikannya kecil," ucap dia.
Alasan kedua, Iqbal yang juga anggota International Labour Organization (ILO) memerhatikan bahwa negara-negara industrialis lain memiliki Partai Buruh.
Menurut dia, negara industrialis harus memiliki Partai Buruh, sedangkan di Indonesia masih belum ada.
Ketiga, Iqbal ingin perjuangan para buruh tidak lagi hanya dilakukan di jalanan.
Baca juga: Partai Buruh Akan Dibangkitkan Kembali dan Ikut Pemilu 2024
Ia mengatakan, perjuangan partai buruh harus mendapat tempat dalam parlemen.
"Maka partai adalah salah satu jalan yang kita pilih agar kita bisa ikut memperjuangkan suara buruh, petani, nelayan, guru, masyarakat miskin di desa kota, ibu-ibu jamu gendong, perempuan, tukang ojol, supir, PKL harus masuk," ujar dia.