HUT Ke-76 TNI, Anggota DPR Harap TNI Tak Kembali ke Dwifungsi ABRI

Kompas.com - 05/10/2021, 12:22 WIB
Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR Syaifullah Tamliha KOMPAS.com/DANI PRABOWOWakil Ketua Fraksi PPP di DPR Syaifullah Tamliha
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha berharap, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak kembali menjadi lembaga yang terlibat politik praktis selayaknya Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Hal itu disampaikan Syaifullah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 TNI yang jatuh pada Selasa (5/10/2021).

"Saya berharap TNI sesuai dengan cita-cita reformasi untuk tidak kembali sebagai lembaga yang terlibat politik praktis atau terkenal dengan Dwifungsi ABRI," kata Syaifullah saat dihubungi, Selasa.

Syaifullah mengatakan, dengan tidak terlibat pada politik praktis, maka TNI harus terus menerus mengembangkan profesionalitas untuk menjaga dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus, politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menilai masalah keamanan di Papua dan Laut China Selatan merupakan tantangan bagi TNI di usianya yang ke-76.

Baca juga: HUT Ke-76 TNI, Haedar Nashir: Jangan Terbawa Arus Kepentingan

"Masalah isu Papua dan Laut China Selatan adalah tantangan yang urgen dan perlu mendapatkan perhatian khusus bagi TNI agar kedaulatan dan keutuhan negara bisa dipertahankan," kata Syaifullah.

Seperti diketahui, Dwifungsi ABRI berlaku selama masa Orde Baru di mana anggota ABRI mendapatkan kursi di MPR dan DPR tanpa perlu mengikuti pemilu.

Dampak dari adanya Dwifungsi ABRI ini adalah berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan karena banyaknya anggota ABRI yang mendominasi pemerintahan.

Namun, Dwifungsi ABRI perlahan mulai dihapuskan seiring dengan runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto.

Penghapusan Dwifungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan cara mereformasi TNI.

Baca juga: HUT Ke-76 TNI, Menko Polhukam Mahfud: Tetaplah Profesional dan Militan

Hingga pada rapat pimpinan ABRI di tahun 2000, para pemimpin sepakat untuk menghapus Dwifungsi ABRI yang perlahan mulai diberlakukan pada Pemilu 2004 dengan harapan semuanya sudah selesai pada Pemilu 2009.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Nasional
Kala Hakim Itong 'Ngamuk', Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Kala Hakim Itong "Ngamuk", Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Nasional
Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Nasional
Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.